PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda — Masalah kepemilikan sertifikat lahan masih menjadi kendala bagi banyak sekolah di Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Salehuddin, yang membidangi pendidikan.
Menurut Salehuddin, sekitar 50 persen sekolah SMA dan SMK di Kalimantan Timur belum memiliki sertifikat lahan, khususnya untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Padahal, sertifikat lahan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dari provinsi maupun pusat.
“Syaratnya mengenai bangunan dan ada beberapa hal lain, termasuk mekanisme dana bantuan alokasi khusus dari kementerian keuangan,” ujarnya belum lama ini.
Salehuddin menyarankan agar pemerintah Provinsi Kaltim, melalui BPKD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dinas pertanahan, untuk menyelesaikan masalah sertifikat lahan sekolah.
“Tujuan pembentukan satgas ini nantinya untuk melakukan proses sinergitas supaya permasalahan sertifikat lahan sekolah segera selesai,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan adanya koordinasi dengan pemerintah kabupaten-kota di Kaltim, agar satgas tersebut bisa bekerja efektif dalam menangani permasalahan sekolah yang belum memiliki sertifikat lahan.
Salehuddin berharap sekolah-sekolah di Kaltim bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan dari Kementerian Pendidikan Ristek, maupun dana keuangan dan alokasi khusus.
“Sehingga ada beberapa permasalahan lahan sekolah SMA, SMK dan SLB yang ada di Kaltim cepat terselesaikan,” ujarnya.(Qiqi/Adv/DPRDKaltim)
