Poskaltim.id, Samarinda — Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim di 2024 yang menyentuh angka Rp 20,675 triliun, merupakan APBD pertama dalam sejarah Kaltim. Selama ini APBD Kaltim hanya menyentuh angka tidak lebih dari 15 triliun.
Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin, angkat bicara terkait dana besar yang dimiliki oleh Pemprov Kaltim untuk masa pembangunan tahun 2024 mendatang.
Syafruddin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memanfaatkan anggaran tersebut secara optimal untuk semua sektor yang ada di 10 kabupaten/kota.
Syafruddin mengatakan, APBD 2024 yang telah disetujui oleh Pemprov dan DPRD Kaltim beberapa bulan lalu, harus dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dana APBD yang besar ini memerlukan perhatian khusus. Semoga perhatian pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan, pertanian dan perkebunan, kesehatan, dan Pendidikan serta peningkatan kualitas SDM Kaltim,” menjadi prioritas Pemprov Kaltim melalui OPD-nya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan, sektor pertanian dan perkebunan harus diprioritaskan Pemprov Kaltim, karena merupakan lumbung ketahanan pangan bagi masyarakat. Ia juga meminta Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Pertanian dan perkebunan dalam arti luas di Kaltim harus diprioritaskan Pemprov juga ya. Sebab ini lumbung ketahanan pangan bagi masyarakat. Kemudian dari sektor kesehatan harus menjadi perhatian khusus,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu juga tidak lupa menyebut sektor pendidikan sebagai sektor yang harus diperhatikan, meskipun sudah memiliki anggaran pasti 20 persen dari jumlah APBD.
Dirinya mengatakan, sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM merupakan modal dasar pembangunan daerah, terutama dalam menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
“Pendidikan juga sektor yang harus diperhatikan meskipun udah punya anggaran pasti 20 persen dari jumlah APBD. Saya yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah ini demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Qiqi/Adv/DPRDKaltim)