Poskaltim.id, Samarinda – Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini bersumber pada minyak dan gas bumi (migas) serta bahan galian atau pertambangan batu bara.
Deposit migas yang telah menurun selama beberapa dekade ini menjadikan migas bukan lai menjadi primadona usaha beberapa tahun ke depan. Pun pada sektor pertambangan batu bara yang memang lagi booming namun harganya dapat saja sewaktu-waktu anjlok.
Untuk itu Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, menyarankan Pemprov Kaltim untuk segera bertransformasi dari sektor migas dan batu bara ke sektor lainnya seperti perkebunan dan pariwisata.
“Kaltim memiliki potensi alam yang tidak kalah dengan provinsi lainnya, sayangnya, selama ini hanya sektor ekstraktif yang menjadi tulang punggung, setelah sebelumnya kayu. Padahal sektor ini juga memiliki masa kadaluarsa, sehingga Kaltim harus siap menghadapi perubahan,” jelasnya.
Menurutnya jika Kaltim tetap bersandar pada migas dan pertambangan maka Kaltim justru menjadi provinsi yang penuh dengan masalah, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi masyarakat, hingga berpotensi munculnya korupsi.
Ia mengungkapkan, sudah saatnya Kaltim melepaskan diri dari jerat tambang dan membangun ekonomi rakyat yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Ekonomi rakyat akan merujuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pariwisata, yang mampu memberdayakan masyarakat dan melestarikan lingkungan.
“UMKM bisa membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kaltim, seperti hasil laut, pertanian, perkebunan, dan kerajinan,” ujarnya.
Hanya saja, untuk mengembangkan UMKM dan pariwisata di Kaltim, dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pemerintah harus memberikan dukungan berupa kebijakan, regulasi, fasilitasi, dan insentif yang memihak kepada UMKM dan pariwisata.
“Saya yakin Kaltim juga bisa bertransformasi, asalkan ada komitmen dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujarnya belum lama ini.(Qiqi/Adv/DPRDKaltim)