PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Persoalan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang sempat merebak di saat kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi, dianggap anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Muhammad Udin, merugikan negara dan masyarakat Kaltim.
Politisi Karang Paci ini meminta Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk segera memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada Polda Kaltim, agar kasus ini bisa dituntaskan penyelidikannya.
“Kasus 21 IUP palsu ini sudah berlarut-larut, dan banyak aktivitas penambangan batu bara ilegal yang tidak ditindak oleh pemerintah,” kata M. Udin di Samarinda, Minggu (26/11/2023).
Muhammad Udin yang pernah menjadi Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan mengkritik sikap pemerintah yang belum ada tindakan yang konkret terkait penambangan ilegal batu bara, khususnya di Kutai Kartanegara. Sehingga ia mendesak Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menuntaskan kasus tersebut.
“Ada camat di Kutai Kartanegara yang berani menolak tambang ilegal, tapi malah diancam. Akibatnya, banyak kelurahan atau desa yang takut melapor,” ujarnya.
Akibat IUp palsu tersebut banyak warga yang dirugikan. Misalnya saja rusaknya akses jalan masyarakat yang kerap dilalui angkutan batu bara ilegal, karena mereka tidak memiliki jalan usaha sendiri,
Udin mencontohkan, jalan Kota Bangun ke Tenggarong Kutai Kartanegara sangat rusak karena dilewati lebih dari 200 truk pengangkut batu bara ilegal setiap hari. Menurutnya ini sangat merugikan masyarakat dan sangat meresahkan karena dapat mengancam keselamatan lalu lintas warga pengguna jalan raya.
“Aktivitas ilegal ini membuat ekonomi masyarakat terganggu karena jalan akses mereka rusak. Semua ini karena tambang ilegal masuk ke daerah,” tegasnya.
M.Udin meminta perhatian Pj Gubernur Kaltim untuk dapat bersikap tegas dan transparan dalam menangani kasus IUP palsu tersebut. Ia juga meminta agar oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal ini ditelusuri dan ditindak.(Qiqi/dv/DPRDKaltim)
