PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda — Sektor kesehatan dalam tahun 2024 akan mendapatkan perhatian besar baik dari eksekutif maupun legislatif. Bagaimana tidak amanat alokasi anggaran sebesar 10 persen di APBD Kaltim 2024 akan menjadi peluang sekaligus tantangan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji belum lama ini mengatakan jika sesuai rencana APBD Kaltim pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 20,67 triliun. Itu artinya, alokasi dana kesehatan mencapai Rp 2,6 triliun.
Besarnya alokasi untuk sektor kesehatan tersebut menjadi perhatian karena ini baru pertama kalinya sektor kesehatan di Kaltim akan mengelolanya. Apabila tidak tepat sasaran maka akan sulit menghabiskan anggaran sebesar itu.
Menurut Seno Aji, dengan alokasi yang diamanatkan sebesar 10 persen, mestinya diimbangi dengan perencanaan yang lebih komprehensif. Masalah yang perlu mendapat perhatian di sektor kesehatan adalah, layanan di tingkat desa dengan kehadiran Puskesmas.
Menurutnya, masyarakat sangat membutuhkan layanan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat sebelum dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat.
Persoalan lainnya, ujar Seno Aji, adalah masalah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), karena masih banyak warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan tersebut.
“Masih banyak masyarakat kita yang kurang paham tentang jaminan kesehatan, karena informasi yang tidak merata. Makanya, perlu sosialisasi yang lebih intens,” ujarnya.
Seno berharap pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan dapat bersinergi dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Di beberapa kabupaten dan kota, yang muncul di media massa adalah keinginan masyarakat agar Puskesmas ditingkatkan fasilitasnya seperti untuk rawat inap hingga Puskesmas 24 jam. Apalagi untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan keberadaan Puskesmas dengan fasilitas lengkap dan 24 jam tersebut sangat dibutuhkan.
“Mudah-mudahan dengan anggaran yang begitu besar tidak ada lagi masyarakat kita yang kesulitan mendapat akses jaminan kesehatan,” harap Seno Aji mengakhiri wawancara. (Yull/Adv/DPRDKaltim)
