PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Pelayanan listrik bagi masyarakat Indonesia, termasuk bagi penduduk Kaltim adalah tugas negara melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Namun, di Kalimantan Timur (Kaltim), masih ada 199 desa yang belum teraliri listrik. Sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terutama di Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir yang memiliki daerah pemilihan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kota Bontang.
“PLN harus masuk ke seluruh pelosok Kaltim untuk pemerataan layanan . Jangan hanya mengandalkan pemerintah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal. PLTS komunal hanya merupakan solusi darurat dan tidak bersifat permanen,” tegasnya.
Namun ia mengapresiasi pemasangan dan penggunaan PLTS komunal jika hanya untuk penggunaan jangka pendek sebelum layanan PLN benar-benar ada.
“PLTS komunal itu kan ada umur ekonomisnya. Juga harus ada tanggung jawab perawatan dari warga sekitar. Padahal, di daerah terpencil, SDM-nya juga kurang. Jadi, barang atau aset yang ada itu tidak dikelola dengan baik. Apalagi kalau menggunakan teknologi tinggi, kan tidak nyambung,” ujar Sutomo.
Sutomo mengatakan, PLTS komunal juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. PLTS komunal tidak bisa digunakan untuk menonton televisi, memasang kulkas, atau alat-alat elektronik lainnya. Sehingga, PLTS komunal hanya bisa digunakan untuk penerangan saja.
“PLTS komunal itu hanya untuk hidup, bukan untuk berkembang. Artinya, ini tidak permanen. Ini hanya untuk daerah yang tidak bisa dijangkau oleh PLN,” ujarnya.
Sutomo berharap, PLN bisa segera membangun jaringan listrik di seluruh daerah di Kaltim, termasuk di Kutim. Ia mengatakan, PLN memiliki sistem yang lebih terarah dan profesional dalam mengelola listrik, mulai dari pembangunan, pemungutan biaya, hingga perawatan.
Sutomo menilai, listrik sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya listrik, sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah, khususnya Pemprov Kaltim, untuk memediasi masalah listrik ini.
“PLN itu kan punya tanggung jawab yang lebih jelas. Mereka juga sudah punya rencana untuk masuk ke daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Tapi, ada saja kendala, seperti izin usaha, akses jalan, dan sebagainya,” tuturnya.(Qiqi/Adv/DPRDKaltim)
