PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Dua desa di Kecamatan Sandaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang dinilai masih terisolir, oleh Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Berau-Kutai Timur-Bontang, Sutomo Jabir, agar dibuka aksesnya lebih luas.
Menurut Sutomo Jabir, untuk membuka isolasi dua desa tersebut memerlukan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Pasalnya, kecamatan ini masih sulit terjangkau akses jalan dan transportasi yang minim.
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, dan didampingi oleh Wakil Ketua, H Seno Aji, mengagendakan Penyampaian Laporan Hasil Reses/Aspirasi Masyarakat melalui Anggota DPRD Kaltim Masa Sidang III Tahun 2023 dan penyerahan hasil reses kepada Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Sutomo Jabir mengatakan bahwa ia baru saja mengunjungi dua desa yang paling terisolasi di Kecamatan Sandaran, yaitu Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkalihat tersebut.
Ia menjelaskan kedua desa tersebut tidak memiliki akses jaringan komunikasi, jalan yang memadai, dan layanan publik yang cukup. Masyarakat setempat harus berjalan darat memutar ke Kabupaten Berau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di kecamatan terdekat.
“Desa Sandaran dan Tanjung Mangkalihat sangat terisolasi, tidak ada jaringan telepon dari dan keluar Sandaran dan Tanjung Mangkalihat. Tinggal dua hari di dua desa tersebut, serasa kita kembali ke zaman lampau,” ujar Sutomo Jabir pada Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kaltim, Senin (27/11/2023).
Ia menambahkan Kecamatan Sandaran sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Namun, ia mengkritik bahwa ada empat perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha di wilayah tersebut, tetapi tidak melakukan aktivitas apapun.
“Ada satu perusahaan pemegang izin pertambangan batubara dan tiga perusahaan perkebunan yang HGU-nya di Kecamatan Sandaran. Tapi tak ada yang beroperasi, padahal kalau pemegang izin perkebunan dan tambang melakukan usaha, akan ada aktivitas ekonomi, sehingga ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” tuturnya.
Sutomo Jabir meminta Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sandaran dengan cara memanggil perusahaan-perusahaan tersebut dan menanyakan alasan mereka tidak membuka usaha.
“Saya sarankan agar izin usaha yang tidak dimanfaatkan untuk dicabut saja dan diberikan kepada perusahaan lain yang benar-benar mau berinvestasi di Sandaran,” tegasnya. (Qiqi/Adv/DPRDKaltim)
