PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Kutai Kartanegara — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) Fraksi Golkar Salehuddin menyampaikan, kurangnya jumlah pengawasan di bidang ketenagakerjaan merupakan masalah klasik yang terjadi di dunia kerja.
”Sebenarnya kalau kita bicara terkait instrumen itu jelas ada, bahkan pengawas K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) di dinas kan juga ada,” ucapnya kala ditemui di sela kegiatan sosialisasi di Desa Senoni, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Kamis, (09/11/2023)
Salehuddin memahami jumlah perusahaan yang ada di Kaltim masih belum sebanding dengan jumlah ketersediaan pengawas K3 yang menjadi tantangan di dunia kerja saat ini di Kaltim.
”Memang tidak semua perusahaan dapat tercakup di level pos pengawasan, dan hal ini menjadi tantangan kita bersama baik dari segi budgeting (anggaran) dan proses pelaksanaannya,” ucapnya.
Salehuddin juga menjelaskan, DPRD Kaltim telah berupaya mendorong pemerintah untuk dapat mengcover jumlah ketersediaan tenaga kerja bidang pengawasan yang disediakan pemerintah melalui penambahan anggaran.
Menurutnya, pihak DPRD siap memberikan support (dukungan) melalui anggaran untuk ketersediaan pengawas. Karena selama ini pengawasan kerja tidak maksimal dilakukan karena kurangnya ketersediaan pengawas.
“Akibatnya hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan kerja maupun kesehatan kerja beberapa permasalahan buruh dan perusahaan dapat teratasi dengan baik,” ungkapnya.
Salehuddin menambahkan, dengan adanya pengawas yang memenuhi kriteria maka akan mudah untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi, sehingga konflik tidak membesar dan langsung dapat teratasi secepat mungkin, jika ada permasalahan kerja. (Iya/adv/DPRDKaltim)
