PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda — Proses lelang pekerjaan pada lembaga pemerintah saat ini telah menggunakan sistem katalog elektronik yang disingkat e-katalog (electronic catalog).
Dengan sistem e-katalog ini diharapkan dapat mempersingkat arus prosedur pengurusan dan pelelangan serta diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi karena antara pekerja dan pemilik lelang tidak dipertemukan secara langsung.
Menyoroti hal itu, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) Encik Wardani, menilai pentingnya penggunaan e-katalog sebagai alat utama dalam pengadaan barang dan jasa.
Hal ini, diperuntukkan bagi pemerintah daerah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) segala jenis pekerjaan baik jasa, konstruksi, media maupun usaha lainnya.
Dirinya menilai, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembelian, serta memberikan peluang yang lebih adil bagi para pelaku usaha di daerah.
Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan pelatihan kepada penggiat UMKM agar dapat berintegrasi dengan e-katalog, Encik sapaan akrabnya menganggap, masih ada ruang untuk perbaikan dalam memaksimalkan pemanfaatan sistem ini.
Ia menilai sistem e-katalog masih perlu disempurnakan dan ada sebagian besar pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mampu dan paham dalam mengoperasikan e-katalog dengan baik.
“Menurut saya, pemanfaatan e-katalog ini masih jauh dari optimal. Banyak pelaku UMKM yang belum bisa menggunakannya dengan baik secara teknis. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa membuat e-katalog menjadi lebih populer dan mudah digunakan,” ujarnya.
Pemanfaatan e-katalog memiliki potensi untuk memungkinkan entitas pemerintah dan pelaku UMKM untuk membeli barang dan jasa dengan lebih efisien, transparan, dan terstruktur.
Namun, masalah teknis dan keterbatasan pengalaman dalam penggunaan teknologi masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku UMKM. Mulai dari mencari jasa cleaning service hingga barang-barang yang dibutuhkan, semuanya dapat diakses dengan sekali klik.
Untuk mengatasi kendala ini, Legislator dapil Kota Samarinda itu, menekankan perlu adanya pendampingan dan sosialisasi yang lebih masif lagi.
“Masalahnya, sebagian besar pelaku UMKM dan swasta belum memiliki keterampilan teknis yang diperlukan. Mereka membutuhkan bimbingan, setidaknya dalam beberapa persen awal. Ini adalah proses pembelajaran yang perlu dilalui,” ucapnya.(Yull/Adv/DPRDKaltim).
