DPRD Kaltim Dorong Dana CSR Perusahaan Swasta Untuk Kesehatan di Daerah 3 T

Poskaltim.id, Samarinda – Kawasan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)  memerlukan perhatian pemerintah soal masalah kesehatan masyarakat yang sulit terjangkau dengan rumah sakit daerah dengan fasilitas lengkap.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur dari Partai Golkar, Muhammad Udin, mengatakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesehatan di kawasan 3 T tersebut adalah pelibatan perusahaan swasta.

“Menekankan pentingnya peran perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit besar  di provinsi Kaltim dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan 3 T,”  ujarnya.

Menurutnya, perusahaan besar swasta khususnya perusahaan pertambangan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan bisnis, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial (CSR) yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, jadi perusahaan tambang harus peduli dengan kondisi kesehatan masyarakat di wilayah operasinya. Mereka harus membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah 3T,” ujar M. Udin saat dihubungi di Samarinda, Jumat 924/11/2023).

Dia mencontohkan, di Kutai Timur, salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, masih banyak Puskesmas yang kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Padahal, di daerah itu banyak beroperasi perusahaan tambang yang seharusnya bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga sekitarnya.

Seperti hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Berau, daerah pemilihan Muhammad  Udin bersama dengan Kutai Timur dan Bontang. 

Dirinya mengatakan, sebagai anggota DPRD Kaltim, dia akan terus mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran kesehatan, termasuk dari dana CSR perusahaan pertambangan.

Karena menurut M. Udin, jika kesehatan masyarakat baik dan terjaga akan berujung pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat karena mampu bekerja dengan maksimal.

“Kami juga akan mendorong pemerintah Provinsi Kaltim untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan swasta pertambangan untuk bersinergi dalam membangun sektor kesehatan di Kaltim,” tutupnya. (Qiqi/Adv/DprdKaltim)

About Redaksi

Check Also

APBD 2024 Rp 20 T, Syafruddin Minta Pemprov Kaltim Optimalkan Pembangunan Secara Maksimal

Poskaltim.id, Samarinda — Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim di 2024 yang menyentuh …

Syafruddin Nilai Pemprov Kaltim Belum Maksimal Kelola Pariwisata

Poskaltim.id, Samarinda — Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin, menilai kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim (Dispar Kaltim) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *