PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis sangat setuju langkah yang diambil oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim, Akmal Malik yang mengevaluasi serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih rendah.
Serapan anggaran yang rendah akan berakibat pada sisa anggaran atau Silpa. Artinya OPD tidak dapat menjalankan program yang ditetapkan dalam satu tahun.
Ananda Emira Moeis mengapresiasi langkah Akmal Malik dan secara tegas memberikan peringatan secara tertulis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikarenakan realisasi capaian anggaran yang rendah tersebut.
Menurut data, ada beberapa OPD yang memiliki realisasi serapan anggaran masih berada di bawah 58 persen. Pj Gubernur Kaltim mengevaluasi dan memberikan peringatan secara tertulis. Bahkan penjabat gubernur ini juga sempat menyatakan akan memberikan pendampingan atau coaching kepada OPD tersebut.
Perempuan yang akrab dengan sapaan Nanda tersebut memberikan penjelasan, hal-hal yang diambil oleh Akmal Malik, menurutnya sudah cukup benar. Tujuan dari diambilnya kebijakan ini, ucap Nanda tentu untuk memicu kinerja para OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Saya setuju Pj Gubernur bapak Akmal Malik memberikan rapor merah (kepada OPD), apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” ungkapnya pada Senin (13/11/2023).
Nanda mengatakan nominal APBD Kaltim 2023 mencapai angka Rp 25,32 triliun. Berdasarkan jumlah anggaran dana tersebut, seharusnya para OPD dapat termotivasi dan lebih baik lagi kinerjanya dalam menjalankan program kerja. Menurut Nanda, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kinerja OPD.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp 25,32 triliun. Itu angka luar biasa bagi provinsi ini. Sayang kalau serapannya oleh OPD masih rendah,” ujar Nanda.
Nanda menambahkan bahwa APBD dengan jumlah besar tersebut harusnya dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Nanda memiliki harapan agar para OPD dapat menyadari akan pentingnya APBD dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
“OPD perlu lebih memaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, namun realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya,” harapnya. (Mel/Adv/DPRDKaltim)
