PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Sektor pertanian dalam arti luas mencakup perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan akan menjadi tulang punggu ekonomi Kaltim selain sektor penggalian dan migas.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memberikan perhatian kepada petani dan nelayan di 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Seno mengakui jika kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi faktor utama kendala pengembangan pertanian tersebut, khususnya di bidang perikanan karena kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan belum merata didapatkan.
“Dengan demikian perlu diberikan perhatian lebih guna agar petani dan nelayan untuk tetap hidup sejahtera dengan baik. Akibat kurangnya informasi dan juga komunikasi antara petani dan pemerintah, petani tidak mengetahui informasi bagaimana mendapatkan BBM bersubsidi tersebut,” ungkapnya
Seno menegaskan, Pemprov Kaltim segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program yang diperuntukkan bagi petani maupun nelayan, sebab yang banyak terjadi selama ini dimana mereka masih kurang mendapatkan informasi.
“Program yang telah diberikan pemerintah sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat banyak dimana kebutuhan petani terkait BBM bersubsidi. Masyarakat perlu mengetahui program yang memudahkan mereka, yang dimana agar mereka bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi di SPBU dengan kartu khususnya,” terangnya.
Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, akan rutin melakukan komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan Kaltim. Tidak saja BBM bersubsidi namun juga bantuan lainnya misalnya pupuk bersubsidi bahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).
Harapannya, DPRD Kaltim untuk memberikan perhatian kepada petani ataupun nelayan agar tetap hidup berkebutuhan cukup, jika petani sejahtera secara tidak langsung perekonomian masyarakat Kaltim dapat menjadi lebih baik.
“Kita akan terus berkomunikasi dengan OPD terkait, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan melalui bantuan dan subsidi dari pemerintah,” ucapnya.(yull/Adv/DPRDKaltim)
