PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bertekad mempertahankan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.
Untuk meraih upaya tersebut, digelarlah Workshop akuntansi dan pelaporan keuangan daerah aktual garapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) digelar Kamis (2/11/2023).
Kegiatan melibatkan perwakilan tiap-tiap Perangkat Daerah (PD) hingga 18 kecamatan yang tersebar di pedalaman dan pesisir Kutim. Kegiatan workshop ini diikuti 161 orang peserta dan berlangsung di Hotel Bumi Senyiur Samarinda. dibuka oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman didampingi Plt Kepala BPKAD Muhammad Hamdan, saat membuka kegiatan mengatakan kerja sama semua perangkat daerah dan para pihak terkait sangat penting.
“Kita sudah mendapatkan Opini WTP pada 2022. Oleh karenanya acara kali ini bertujuan untuk mempertahankan perihal serupa di tahun 2023 ini. Untuk itu semua pihak harus berkolaborasi, komunikatif, dalam tertib administrasi keuangan. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, yang sudah barang tentu harus saling bahu-membahu untuk mewujudkannya,” tegasnya.
Dia berharap dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Untuk itulah, saya berharap workshop ini menjadi penyemangat dalam bekerja mencapai opini WTP. Terlebih semua bekerja dengan penuh profesionalisme dan rasa integritas yang tinggi. Saya minta hal sederhana yakni tertib pelaporan, tertib waktunya, serta koordinasi yang dilakukan oleh semua pihak,” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD yang juga Kepala Itwil Kutim Muhammad Hamdan menyebut bahwa kegiatan workshop ini dilaksanakan selama dua hari, yakni 2-3 November 2023. Untuk upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kabupaten Kutim.
“Ini workshop yang telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, untuk menunjang fungsi keuangan yang baik bagi pemerintah Kutim. Termasuk untuk menyamakan persepsi antara semua pihak dalam mencapai opini WTP seperti halnya di tahun kemarin. Terlebih saat ini sudah menjelang dua bulan terakhir di tahun 2023,” harapnya.(Iya/Adv/Diskominfo-Kutim)
