PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
KUTAI KARTANEGARA – Kepolisian Republik Indonesia telah resmi melakukan mutasi AKBP Dody Surya Putra dari jabatannya sebagai Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar). Mutasi tersebut tertuang dalam surat keputusan Mabes Polri yang dikeluarkan Rabu (20/8/2025).
Pada rotasi jabatan itu, posisi Kapolres Kukar kini ditempati AKBP Khairul Basyar yang sebelumnya menjabat Kapolres Berau. Sementara jabatan Kapolres Berau digantikan AKBP Ridho Tri Putranto, sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim.
Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Yuliyanto, menegaskan, keputusan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan bentuk tanggung jawab institusi kepolisian.
Namun, di tengah keputusan tegas tersebut, masih muncul rencana aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan kelompok masyarakat adat. Beredar luas di media sosial surat seruan solidaritas dari Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDA. Pada seruan itu, mereka menuntut pencopotan Kapolres Kukar yang dianggap arogan dan telah melecehkan Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Dr. Yulianus Henock Samual.
“Padahal, secara faktual, Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra sudah dicopot dari jabatannya. Hal ini memunculkan pertanyaan di tengah publik, mengapa masih ada pihak-pihak yang menyerukan aksi dengan tuntutan yang sebenarnya sudah dipenuhi institusi kepolisian,” kata Yuliyanto.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Adat Desa Budaya Pampang, Esrom Palan, mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu yang beredar. Menurutnya, langkah cepat Kapolri dan Kapolda Kaltim dalam mengambil keputusan sudah menjadi bukti keseriusan menyelesaikan polemik.
“Pihak kepolisian sudah mengambil sikap yang jelas, dan permasalahan ini sebenarnya sudah selesai. Kita patut bersyukur karena Kapolri telah bertindak cepat dan tepat. Mari bersama menjaga kondusifitas di wilayah Kaltim,” ujar Esrom Palan.
Ia berharap publik tidak mudah terhasut oleh isu yang beredar di media sosial. Sebab, keputusan pencopotan sudah dijalankan, dan masyarakat diminta fokus menjaga persatuan serta stabilitas keamanan di daerah. (**)
