PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Tenaga pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan di Kaltim ternyata masih belum ideal perbandingannya dengan jumlah koleksi buku dan jumlah pengunjung perpustakaan.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (P3KM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kaltim, Taufik. pada Selasa (18/4/2023)
Taufiq mengatakan khusus di provinsi Kaltim saja, jumlah pustakawan yang berstatus ASN hanya sekitar 180 orang. Selebihnya, tenaga teknis perpustakaan yang berstatus tenaga honorer mencapai 1.700 orang. Dengan kondisi itu, kata dia, dipastikan akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat.
Minimnya jumlah pemustaka, kata Taufik, bukan hanya terjadi di Kaltim saja, melainkan seluruh daerah di Indonesia. Hal itu yang akhirnya menjadi persoalan di tiap-tiap provinsi di Indonesia.
Dikatakan Taufik, ketimpangan antara jumlah pustakawan dengan jumlah penduduk Kaltim saat ini tidak berbanding. Idealnya satu orang pustakawan atau tenaga teknis maksimal melayani 100 pustaka atau masyarakat.
“Sekarang ini perbandingannya rata-rata satu orang pustakawan itu melayani 14.000 orang. Jadi masih timpang sekali,” ujar Taufik di ruang kerjanya.
Menurutnya rekrutmen CPNS untuk pustakawan adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Sementara daerah hanya mengusulkan saja. Namun panjangnya tahap pengusulan terkadang menjadi kendala dalam perekrutan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
“Untuk rekrutmen pegawai harus ada formasi yang dibuka. Tapi sebelum itu ada, terdapat mekanisme yang harus dipenuhi. Seperti ada pengkajian yang dilakukan melalui analisis beban kerja dan analisis jabatan yang dilakukan oleh stakeholder terkait,” terangnya.
Dikatakannya, seperti rekrutmen pustakawan di perpustakaan sekolah yang menjadi kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebelum nantinya diusulkan ke Kemendikbud Ristek melalui Gubernur.
“Setelah ada persetujuan, Gubernur meminta rekomendasi kembali dari Kemenpan-RB. Di sana juga melakukan koordinasi dengan Kemenkeu. Prosesnya panjang,” ujarnya tersenyum.(Yul/adv/dpk-kaltim)
