PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
BALIKPAPAN – Memberantas korupsi bukan sekadar slogan, melainkan persoalan mentalitas dan kebersamaan. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kaltim 2025 yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9), Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa sinergi antara Gubernur, bupati, dan wali kota adalah “harga mati” untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Pak Gubernur sebagai nahkoda di provinsi tidak akan bisa berjalan sendirian tanpa dukungan dari wali kota dan bupati. Artinya kebersamaan adalah harga mati untuk menentukan arah pemerintah daerah ini mau ke mana,” tegas Setyo Budiyanto.
Ia mengapresiasi kehadiran lengkap seluruh kepala daerah Kaltim dalam Rakor yang diinisiasi oleh Gubernur Rudy Mas’ud, sebuah pemandangan yang disebutnya langka dan luar biasa dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti semangat yang sama dalam konteks pemberantasan korupsi di Kaltim.
Dalam sesi sharing, Ketua KPK mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus benar-benar dilaksanakan, bukan hanya menjadi ucapan di panggung. Ia berpesan agar kepala daerah tetap menjaga kekompakan, karena Kaltim memiliki segalanya—mulai dari letak strategis, sumber daya alam melimpah, hingga sumber daya manusia—yang harus dimanfaatkan dengan baik.
“Pak Gubernur sebagai nahkoda di provinsi tidak akan bisa berjalan sendirian tanpa dukungan dari wali kota dan bupati. Artinya kebersamaan adalah harga mati untuk menentukan arah pemerintah daerah ini mau ke mana,” pungkas Setyo Budiyanto. (*/her/ky/adpimprovkaltim)
Foto: Arief M
