Poskaltim.id, Jakarta — Era transformasi digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah memasuki babak baru. Jika sebelumnya fokus pemerintah adalah mendorong pelaku usaha untuk sekadar memiliki akses internet, kini arah kebijakan bergeser tajam menuju produktivitas dan keadilan ekosistem.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa narasi “Go Online” sudah dianggap tuntas. Hal ini menyusul tingkat konektivitas yang kini telah menjangkau sekitar 98 persen wilayah berpenduduk di Indonesia.
“Kalau kita bilang UMKM harus go online, itu sudah selesai. Sekarang kita bicara bagaimana mereka bisa go produktif dan go kompetitif,” ujar Nezar dalam forum Tutur Economic Dialogue 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Pemerintah kini memperkenalkan konsep meaningful connectivity, yakni konektivitas yang tidak hanya menghubungkan, tetapi menghasilkan pertumbuhan ekonomi nyata. Nezar menekankan bahwa ukuran keberhasilan digitalisasi bukan lagi jumlah UMKM yang memiliki akun di platform digital, melainkan kemampuan mereka dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasar.
Namun, di tengah peluang tersebut, muncul risiko besar berupa serbuan produk impor murah yang membanjiri platform digital. Tantangan ini sering kali membuat UMKM lokal terjepit oleh kekuatan modal global.
“Di dalam lanskap digital ini ada serbuan kompetitor dari luar yang sangat kuat. Karena itu UMKM kita perlu mendapat posisi yang setara (equal playing field) agar bisa bersaing,” tegas Nezar.
Guna menciptakan persaingan yang adil, pemerintah tengah menjajaki pendekatan teknologi yang lebih terintegrasi. Salah satu model yang sedang dieksplorasi adalah open network, serupa dengan Open Network for Digital Commerce (ONDC) yang sukses diterapkan di India.
Model ini memungkinkan satu platform UMKM terhubung ke berbagai saluran penjualan sekaligus, sehingga mereka tidak lagi bergantung atau didikte oleh satu penguasa platform saja.
Wamen Komdigi menyatakan bahwa perubahan pendekatan menjadi kunci utama. Jika sebelumnya kebijakan bersifat berbasis program umum, kini akan diarahkan menjadi berbasis masalah (problem-based). Fokus utama akan tertuju pada penyelesaian hambatan riil UMKM, mulai dari:
-
Efisiensi logistik.
-
Standarisasi produk agar layak ekspor.
-
Akses pembiayaan yang lebih luas.
-
Penetrasi ke pasar global.
“Yang perlu kita ukur bukan berapa banyak UMKM masuk digital. Tapi apakah mereka naik kelas, produktif, dan kompetitif,” pungkas Nezar. Dengan strategi ini, transformasi digital diharapkan benar-benar menjadi motor kesejahteraan bagi pelaku UMKM dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di kancah global. (*/Humas Komdigi)
PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan