Layanan BPJS Kesehatan Bakal Berbasis AI, Wamen Komdigi Siapkan “AI Talent Factory”

Poskaltim.id, Jakarta — Masa depan layanan kesehatan publik di Indonesia segera memasuki era transformasi digital yang lebih dalam. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kesiapannya membangun kolaborasi strategis bersama BPJS Kesehatan untuk mengintegrasikan Kecerdasan Artifisial (AI) guna meningkatkan kualitas layanan berbasis data.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan bahwa pengelolaan data raksasa seperti yang dimiliki BPJS Kesehatan tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional atau manual.

“Datanya besar dan bergerak cepat. AI menjadi kebutuhan agar layanan publik bisa lebih cepat dan tepat,” ujar Nezar Patria saat menerima kunjungan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, di Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Guna mendukung visi tersebut, Kementerian Komdigi telah menyiapkan ekosistem pengembangan talenta melalui program AI Talent Factory. Program ini menjaring mahasiswa dari kampus-kampus terbaik tanah air—seperti UI, ITB, UGM, dan Universitas Brawijaya—untuk dilatih dengan kasus nyata (use case) di lapangan.

Tak tanggung-tanggung, talenta ini didampingi oleh mentor dari raksasa teknologi global seperti Google, Apple, dan Amazon, serta institusi pendidikan internasional sekelas MIT dan Oxford.

“Kalau BPJS Kesehatan punya use case dan data, kami punya talenta dan ekosistem. Ini bisa langsung kita kerjakan bersama,” tegas Wamen Nezar.

Di sisi lain, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, mengakui adanya tantangan dalam pengembangan model AI internal. Saat ini, penggunaan AI di BPJS Kesehatan masih terbatas pada fungsi dasar.

“Chatbot kami masih sebatas pengganti FAQ (tanya jawab umum). Untuk klaim juga belum bisa membaca banyak variabel. Ini yang ingin kami tingkatkan agar layanan bisa lebih cepat dan akurat,” jelas Setiaji.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan proses klaim BPJS Kesehatan menjadi lebih responsif dan pemanfaatan data kesehatan lebih optimal untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Sinergi ini diharapkan tidak hanya mempercepat birokrasi layanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan (transfer of knowledge) di internal organisasi BPJS Kesehatan. Dengan keterpaduan data dan talenta unggul, layanan kesehatan nasional diproyeksikan akan lebih akurat dan tepat sasaran bagi seluruh peserta. (*/Humas Komdigi/BPJS)