Ujian Kecepatan di Sulawesi: Mengubah Tanggap Darurat Menjadi Ketangguhan Permanen

[EDITORIAL]

Poskaltim.id – Bencana alam kembali menguji kesiapsiagaan kita. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya pada Kamis lalu bukan sekadar angka di seismograf, melainkan alarm bagi sistem penanggulangan bencana nasional.

Respons cepat yang ditunjukkan pemerintah pusat di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan kuat: keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Kecepatan memang menjadi kunci utama dalam fase “emas” pencarian dan penyelamatan. Namun, editorial ini mencatat bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai saat debu reruntuhan mulai mengendap.

Langkah Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto yang segera mengaktifkan posko tanggap darurat serta mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) patut diapresiasi. Birokrasi yang sering kali dianggap lamban, kali ini dipaksa bergerak selaras dengan urgensi di lapangan. Kehadiran logistik, air bersih, dan layanan kesehatan di posko-posko kabupaten/kota adalah napas bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal dalam sekejap.

Namun, sebagaimana ditekankan oleh Menko PMK, “Kecepatan harus dibarengi dengan akurasi data.” Tanpa pendataan yang presisi melalui assessment yang cepat oleh pemerintah daerah, distribusi bantuan berisiko tumpang tindih atau bahkan tidak tepat sasaran. Akurasi data inilah yang akan menentukan seberapa efektif pemulihan pasca-bencana nantinya.

Editorial ini memandang bahwa bencana ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pemadam kebakaran saat api sudah menyala. Menko PMK secara jeli menyoroti pentingnya ketangguhan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Indonesia berada di jalur Ring of Fire; gempa bumi adalah kepastian, yang menjadi variabel adalah kesiapan kita menghadapinya.

Pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan bantuan pusat. Evaluasi kapasitas BPBD, kesiapan alat, hingga keandalan personel di daerah terdampak harus dilakukan secara berkala. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam siklus “tanggap darurat-lupa-tanggap darurat”. Ketangguhan harus dibangun saat kondisi tenang, bukan hanya saat guncangan terjadi.

Aspek yang paling krusial namun sering terabaikan adalah intensifikasi edukasi kebencanaan. Instruksi Menko PMK untuk merambah sekolah, desa, hingga institusi keagamaan adalah langkah strategis. Pengetahuan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi adalah “sabuk pengaman” pertama yang menyelamatkan nyawa sebelum bantuan medis tiba.

Kita mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, relawan, dan pemerintah daerah yang saat ini masih berjibaku di lapangan. Namun, mari kita ingat bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita mengirimkan bantuan, tetapi dari seberapa tangguh kita berdiri kembali setelah guncangan berhenti.

Gempa M 7,6 ini adalah pengingat bahwa investasi pada mitigasi dan sistem peringatan dini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Sulawesi dan Maluku Utara harus pulih lebih kuat, dengan sistem yang lebih siap menghadapi hari esok.(tr)