Poskaltim.id, Samarinda — Beragamnya Indonesia dengan ribuan pulau dan ratusan suku serta agama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ancaman intoleransi tinggi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, yang diwakili oleh Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Drs, Samudi, dalam acara “Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan”, di Samarinda, Kamis (17/6/2021).
“Secara sederhana moderasi beragama sebagai sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah (wasathiyah), selalu bertindak adil dan tidak berlebihan atau ekstrem,” jelasnya.
Harus diakui, saat ini hidup damai dalam kebersamaan, seolah menjadi barang mahal. Kepercayaanterhadap nilai moderasi dan kebersamaan tenggelam diakibatkan oleh berita bohong (hoaks).
Menurutnya, tanpa mencari informasi sekalupun, masyarakat kebanjiran informasi, karena informasi datang sendiri melalui telepon seluler. Masyarakat telah memasuki era keterbukaan yang nyaris tanpa batas.
“Saat ini orang lebih cepat percaya hoaks yang dibungkus sentimen agama ketimbang pengetahuan dari sumber agama itu sendiri. Memang seperti itulah konsekuensi dunia media sosial,” ujarnya.
Dalam kontek keindonesiaan, dapat dirumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan dan indikator untuk menentukan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama, namun secara sederhana dapat tergambar dalam empat indikator yaitu, komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal.
Dalam acara yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini diisi oleh pemateri KH Muhammad Rasyid dari MUI Kaltim dengan materi “Islam dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan dalam Moderasi Beragama”, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kaltim, Achmad Jubaidi, MSi dengan materi “Menangkal Radikalisme dan Terorisme”.
Sementara itu, Ketua FKUB Kaltim Asmuni Ali dengan materi berjudul “Peran FKUB dalam Memperkokoh Moderasi Beragama” dan Dr Hj Aminah, MPh. dengan judul “Peran Perempuan dalam Mengaktualkan Moderasi Beragama Kepada Umat”.
Peserta moderasi ini diantaranya Majelis Ta’lim se-Kota Samarinda, organisasi wanita, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan penyuluh PNS di Kota Samarinda.(*)