PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat dalam memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Senin (2/2/2026), DPTPH menegaskan bahwa swasembada pangan tidak boleh mengesampingkan aspek lingkungan dan mutu kesehatan produk.
Kepala DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan, menyatakan bahwa seiring dengan status Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan terhadap kualitas pangan harus diperketat dari hulu hingga hilir.
“Penyediaan pangan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan mutu agar pangan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan berkelanjutan. Ini yang harus kita jaga bersama dengan pengawasan kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fahmi di Ruang Rapat Oriza Sativa, Samarinda.
Salah satu poin krusial dalam forum tersebut adalah penguatan peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Unit ini bertugas memastikan produk pangan segar asal tumbuhan memiliki sertifikasi Prima 3.
Sertifikasi Prima 3 merupakan pengakuan bahwa produk hasil pertanian tersebut aman dikonsumsi karena bebas dari residu pestisida kimia yang melebihi ambang batas, serta diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Langkah ini dinilai vital untuk menjaga ekosistem lahan pertanian di Kaltim agar tetap produktif dan tidak tercemar zat berbahaya.
Untuk menciptakan sistem yang transparan, DPTPH mendorong optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) dan penguatan laboratorium terpadu. Dengan integrasi ini, seluruh proses izin edar produk tanaman pangan dapat dipantau secara nyata (real-time) dan akuntabel.
“Forum ini menjadi dasar evaluasi pelayanan pangan setahun terakhir. Kami membutuhkan masukan konstruktif agar pelayanan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) semakin baik dan transparan,” tambah Fahmi.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap ekosistem pangan daerah tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan perut masyarakat, tetapi juga menjamin kesehatan konsumen dan kelestarian lingkungan tanah borneo untuk jangka panjang.(*/KRV/pt)
