PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Balikpapan – Pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Perubahan ini dilakukan agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjadi organisasi yang lincah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara untuk Pembahasan Rancangan UU IKN Diani Sadiawati ketika memberikan sambutan dalam Konsultasi Publik Pokok-Pokok Perubahan UU IKN di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (06/02/2023).
Senada dengan pernyataan tersebut, Plt. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdi mengungkapkan, jika perubahan UU IKN bertujuan untuk memperkuat substansi pengaturan UU IKN.
“Hal ini diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi OIKN dan mengakselerasi kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan Perubahan UU IKN melingkupi penguatan karakter berupa kewenangan khusus dan pendanaan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Otorita (BMO). Selain itu juga dilakukan pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, perizinan, serta relaksasi hak atas tanah untuk mendukung iklim investasi dan mengenai jaminan kelangsungan pembangunan IKN.
Adapun konsultasi publik ini masih menerima masukan dan aspirasi publik yang dibuka hingga 11 Februari 2023. Diharapkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat bekerja lebih cepat dan sesuai dengan harapan pemerintah untuk pindahnya Ibu Kota Negara pada tahun 2024 mendatang.(*/adv)
