Wawali Bontang Minta Tim Percepatan Ekonomi Hasilkan Solusi Nyata, Bukan Sekadar Laporan

Poskaltim.id, Bontang – Wakil Wali Kota Agus Haris mengingatkan jajaran pemerintahannya agar tidak hanya sibuk dengan urusan laporan. Dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor Wali Kota Bontang, Selasa pagi (9/9/2025), ia menegaskan bahwa tim percepatan yang terbagi dalam delapan kelompok kerja (Pokja) harus menghasilkan “solusi nyata” yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Menurutnya, implementasi di lapangan jauh lebih penting daripada sekadar angka dalam laporan.

Wakil Wali Kota menekankan pentingnya koordinasi intensif antar-OPD. Ia juga mengingatkan agar setiap target capaian dievaluasi secara berkala, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan. “Komunikasi antar-Pokja juga harus intensif, bukan hanya mengisi angka dalam laporan, tetapi diwujudkan dengan implementasi nyata di lapangan,” tegasnya.

Agus Haris optimistis, dengan rencana yang telah disusun dan peran aktif Pokja, percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang dapat terwujud serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Rapat yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bontang itu turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, Plt. Kepala BAPPERIDA, Sony Suwito, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam delapan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam rapat disampaikan dasar percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 %.
2. Arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 000.4.6/3764/S tanggal 11 Juli 2025 terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Rancangan Akhir RPJMD Kota Bontang 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 1,00–1,15 % pada 2025 dari baseline tahun 2024 sebesar −2,51 %.

Untuk mewujudkan target tersebut, ditetapkan sembilan langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi, yakni percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi PMA dan PMDN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok; pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; peningkatan output industri manufaktur lokal, serta kemudahan perizinan berusaha.

Selain itu, turut dipaparkan Rencana Aksi Tahun 2025 untuk delapan Pokja, yang memuat langkah konkrit, bentuk kegiatan, serta OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Agus Haris menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD melalui tim percepatan pertumbuhan ekonomi yang terbagi ke dalam delapan Pokja. Ia mengingatkan agar Pokja tidak sekadar menghasilkan laporan normatif, melainkan solusi nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Target capaian harus dilaporkan dan dievaluasi secara berkala, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan agar lebih terukur. Komunikasi antar-Pokja juga harus intensif, bukan hanya mengisi angka dalam laporan, tetapi diwujudkan dengan implementasi nyata di lapangan,” tegasnya.(*/Hst_prokompim)