Poskaltim.id, Samarinda — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur (DPK Kaltim), Muhammad Syafranuddin menanggapi keluhan sekolah terkait tingkat literasi yang rendah dan ruang perpustakaan yang kurang representatif.
“Kalau terkait literasi kami bisa intervensi yang penting ada suratnya, tapi kalau tempat, tergantung kepala sekolahnya, bagaimana dia mau peduli dengan perpustakaan atau bagaimana,” ungkap Syafranuddin, pada Rabu (17/05/2023).
Ditemui di ruang kerjanya, Syafranuddin mengatakan DPK tidak bisa masuk ke ranah infrastruktur karena keterbatasan dana yang dimiliki, DPK hanya bisa bantu di tahap literasi dan pengembangan SDM.
“Tapi kalau untuk bantuan buku, kita masih bisa bantu seperti dalam hal literasi tadi yang saya maksud,” tambahnya.
Syafranuddin yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim ini menambahkan selain buku paket, pihak perpustakaan sekolah seyogyanya juga memperbanyak koleksi buku penunjang agar literasi siswa bisa terpacu.
“Mohon maaf saja, kami lihat di beberapa kali peninjauan, kebanyakan sekolah itu literasinya buku ajar yakni buku paket yang banyak, sementara buku penunjangnya tidak, seharusnya bisa diadakan lagi, minimal seimbang,” jelasnya.
Lebih lanjut perihal infrastruktur, ia menyebutkan bahwa DPK Kaltim akan membantu komunikasi ke pihak atas terkait tempat, dan untuk ranah SMA sederajat bisa dibantu sampaikan dalam rapat agar mohon diperhatikan.
Menurutnya, jika sekolah ingin membuat usulan, semisal perpustakaan digital maka DPK Kaltim dapat membantu memberikan pendampingan. Ia juga menyarankan menyisihkan dana sekolah untuk pembuatan ruang baca atau perpustakaan yang lebih representatif di setiap sekolah.
“Disisihkan saja sekitar 2 atau 10 persen dari dana BOS mungkin cukup, karena itu juga untuk kepentingan pendidikan, jadi jangan hanya buku paket saja tapi buku tentang ilmu pengetahuan lain juga diperlukan anak-anak,” ujarnya.(Rizal/adv/dpk-kaltim)