PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Oleh: Roni Asprianata, S.I.Kom*)
KEBIJAKAN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menerapkan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat mulai pekan ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Di tengah sorotan publik, langkah ini tidak boleh hanya dipandang sebagai “bonus” bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan sebuah strategi transformasi yang berorientasi pada efisiensi dan adaptasi zaman.
1. Dampak Ekonomi : Efesiensi Anggaran dan Stimulus lokal
Secara makro, WFA memiliki potensi besar dalam mereduksi belanja operasional daerah.
Reduksi Belanja Barang dan Jasa: Dengan kantor yang “istirahat” satu hari dalam seminggu, penghematan pada pos listrik, air, dan pemeliharaan gedung dapat dialokasikan kembali untuk program pembangunan yang lebih menyentuh masyarakat.
Efisiensi Bahan Bakar (BBM): Pengurangan mobilitas ribuan kendaraan dinas dan pribadi ASN setiap Jumat secara kumulatif akan menekan konsumsi energi dan emisi karbon di kota-kota besar seperti Samarinda.
baca juga: Asesmen Syarat Mutlak Masuk Manajemen Talenta dan Pengembangan Karier
Stimulus Ekonomi Mikro: Menariknya, WFA dapat menghidupkan ekonomi di lingkungan residensial. ASN yang bekerja dari rumah cenderung membelanjakan uangnya di UMKM sekitar tempat tinggal (warung kopi, jasa pengiriman, atau pasar lokal), sehingga perputaran uang tidak hanya berpusat di area perkantoran.
2. Dampak Sosial : Resiliensi Keluarga dan Pelayanan Publik
Dari perspektif sosial, kebijakan ini menyentuh aspek fundamental kemanusiaan dan teknologi:
Penguatan Ketahanan Keluarga: WFA memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk mengelola waktu antara tanggung jawab profesional dan domestik secara lebih seimbang (work-life balance). Hal ini krusial untuk produktivitas jangka panjang dan kesehatan mental pegawai.
Katalisator Digitalisasi: Kebijakan ini memaksa sistem pelayanan publik untuk “naik kelas”. Masyarakat tidak lagi harus terjebak macet dan antre fisik jika sistem digital sudah mumpuni. WFA adalah ujian nyata bagi efektivitas aplikasi pelayanan publik yang selama ini telah dibangun oleh Pemprov Kaltim.
3. Tantangan : Menjaga Integritas Pelayanan
Opini publik yang skeptis biasanya berakar pada kekhawatiran akan penurunan kualitas layanan. Oleh karena itu, dua hal ini wajib menjadi pilar:
Indikator Kerja yang Rigid: Keberhasilan WFA tidak diukur dari kehadiran di kantor, tapi dari tuntasnya output pekerjaan.
Transparansi Aduan: Kanal pengaduan masyarakat harus tetap responsif, untuk memastikan tidak ada urusan warga yang terbengkalai hanya karena petugasnya sedang “WFA”.
Kesimpulan
WFA Jumat di Kaltim adalah eksperimen berani yang harus didukung oleh sistem monitoring yang kuat. Jika berhasil, Kaltim akan menjadi pionir di Indonesia dalam menciptakan birokrasi yang ramping, efisien secara anggaran, dan manusiawi secara sosial tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan.(*/red)
*) Penulis adalah Jafung Pol PP Mahir pada Bidang PPHD Satpol PP Provinsi Kaltim
