PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi menandatangani enam kontrak baru dengan total nilai lebih dari satu triliun rupiah, menandai dimulainya fase penting pembangunan Tahap II IKN.
Kontrak ini diarahkan untuk membangun infrastruktur dan manajemen konstruksi kawasan lembaga tinggi negara, seperti kompleks legislatif dan yudikatif.
Prosesi penandatanganan kontrak dan Pre-Construction Meeting (PCM) terintegrasi ini digelar di Kantor Kemenko 4, Nusantara, pada Senin (10/11/2025).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN 2028.
“Hari ini kita menandatangani kontrak batch kedua menuju 2028. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ujar Basuki.
Enam kontrak yang ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi (MK) untuk persiapan pembangunan gedung-gedung pemerintahan utama:
- Pekerjaan Fisik: Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 km, termasuk 10 ruas utama dan 4 jembatan, yang akan berlangsung hingga 2027.
- Manajemen Konstruksi (MK): Lima paket MK untuk memulai pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I, DPR II, DPD dan MPR, serta Kompleks Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), dan bangunan pendukung lainnya.
Basuki menambahkan, kontraktor yang tergabung dalam Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) yang menandatangani kontrak ini adalah instrumen vital.
“Instrumen kita hanya DIPA dan regulasi, sementara Bapak-Ibu dari KSO-lah yang menciptakan lapangan kerja. Dengan penandatanganan kontrak ini, kita telah menjadi satu tim. Kalau kita kompak, pasti target akan tercapai. Selamat bekerja,” tutupnya.
Usai penandatanganan, seluruh penyedia jasa dan Otorita IKN langsung menggelar PCM terintegrasi untuk menyepakati metodologi kerja, penataan lalu lintas proyek, dan koordinasi teknis, demi memitigasi potensi masalah di lapangan.(sen)
