Poskaltim.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memulai langkah strategis untuk menghadapi perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan digital nasional.
Melalui Meeting Penyusunan Peta Rencana Pemerintah Digital yang dihadiri perwakilan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Kamis (2/10) Diskominfo Kaltim menegaskan fokus untuk membangun sistem yang kokoh guna menghadirkan layanan terpadu dan transparan.
Tahun depan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional akan bertransformasi menjadi Pemerintah Digital dengan indikator penilaian yang baru.
Plt Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Fery, menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah, melainkan menuntut perubahan cara kerja birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan melayani.
“Kalau selama ini kita fokus pada bagaimana aplikasi dibangun, maka ke depan fokusnya adalah bagaimana aplikasi itu saling terhubung, layanan bisa diakses lebih mudah, dan data yang kita gunakan benar-benar valid serta bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Fery.
Ia menambahkan, transformasi digital pemerintah tidak lagi sebatas memindahkan layanan manual ke format elektronik, melainkan membangun sistem yang kokoh, menghadirkan layanan terpadu, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Narasumber dari Inixindo Jogja, Julizar Handi Wijaya, turut menekankan bahwa fondasi digital yang kuat harus diawali dengan pengumpulan data yang valid dan komprehensif.
“Fondasi yang jelas melalui regulasi dan keamanan, layanan publik digital yang terintegrasi, hingga peningkatan kapasitas ASN menjadi kunci agar perubahan ini benar-benar berdampak bagi masyarakat,” imbuhnya.
Melalui penyusunan peta rencana ini, Pemprov Kaltim menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan strategi dan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk menjawab tantangan transformasi menuju Pemerintah Digital.(*/cht/pt)
Foto: Ig diskominfokaltim