Poskaltim.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen penuh memperkuat Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan harapan keleluasaan APIP dalam bekerja harus dijaga agar pengawasan anggaran berjalan efektif dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan penegasan tersebut usai menghadiri Rakornas Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/10/2025).
“Keleluasaan APIP dalam bekerja harus dijaga agar pengawasan anggaran berjalan efektif dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” harap Wagub Seno Aji.
Wagub Seno Aji menegaskan bahwa Inspektorat di Kaltim harus diperkuat dan bahkan diberi wewenang untuk memeriksa, mengidentifikasi, dan menginvestigasi penyimpangan melalui berbagai bentuk pengawasan internal. Hal ini untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih, akuntabel, dan seluruh program pembangunan daerah memberikan manfaat optimal.
Komitmen Pemprov Kaltim dalam tata kelola keuangan yang bersih telah tercermin dari capaian 12 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Di kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menekankan pentingnya kepala daerah memperkuat APIP. “Kalau APIP-nya kuat, potensi pelanggaran bisa ditekan, menjadi sistem peringatan dini, membantu efisiensi, dan mengawasi pelaksanaan program agar tidak bermasalah hukum,” ujar Mendagri.
Adapun dua daerah di Kaltim, yakni Bontang dan Balikpapan, berhasil meraih penghargaan Inspektorat Terbaik tingkat kota dalam Rakornas tersebut.(*/yans/her/adpimprovkaltim)
PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan