PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda — Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga dan mendorong ekonomi di Kalimantan Timur, menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, selaku Ketua TPID Provinsi Kaltim memimpin acara ini. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Merajut sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kaltim yang berkelanjutan”.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (19/12/2025) turut dihadiri Perwakilan Kemenko Perekonomian RI, Forkopimda Kaltim, Sekretaris Daerah Prov Kaltim, Kepala Dirjen Perbendaharaan Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah, TPID Kab/Kota, Kepala Dinas Terkait.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto memaparkan strategi penguatan TPID dan TP2DD. Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi.
“Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Natal dan Tahun baru 2026 penyumbang inflasi antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta angkutan udara,” ujarnya.
Pada gelaran ini ini turut diluncurkan aplikasi Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau) Kalimantan Timur, yaitu sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan untuk memantau dinamika harga, pasokan, dan distribusi komoditas strategis secara real-time serta tidak hanya kuratif tetapi juga preventif.
Mandau Kaltim menjadi instrumen pendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data hasil kolaborasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disperindag, BPS, BMKG, BULOG, BUMD, Pemkab/ pemkot). Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Peluncuran Mandau Kaltim diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan pengendalian inflasi Kalimantan Timur ke depan.
Dijelaskan Budi, strategi penguatan TP2DD diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu: pertama, mendorong efektivitas kebijakan P2DD untuk mendukung kemandirian fiskal dan pencapaian target pembangunan daerah tanpa menambah beban masyarakat; kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah; dan ketiga, percepatan realisasi serta peningkatan ketepatan sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penguatan tersebut sejalan dengan arahan Wakil Gubernur Kaltim yang menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Selain itu pengatan TPID dan TP2DD juga harus dilakukan dengan melakukan penguatan dengan pemberian anggaran. (yul/hms-bi)
