PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Hambatan terbesar bagi pengusaha lokal di sektor migas Kalimantan Timur bukanlah soal kemampuan teknis, melainkan persoalan administrasi. Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, secara tegas mengkritik sistem Contractor Safety Management System (CSMS) milik SKK Migas yang dianggapnya menjadi penyebab utama gugurnya pengusaha lokal, meskipun mereka memiliki kapabilitas.
Pernyataan ini disampaikan Harum saat menghadiri Sosialisasi PTK 007 SKK Migas, Digitalisasi SCM, dan Digitalisasi CSMS di Pendopo Lamin Etam, Rabu (24/9/2025). Menurutnya, sistem penilaian yang otomatis menggugurkan peserta dengan nilai di bawah enam poin tersebut menutup peluang pengusaha lokal untuk bersaing.
“Kami ingin SKK Migas mampu sekaligus mau memberdayakan pengusaha lokal. Kendala utama yang dihadapi sebenarnya bukan soal kemampuan teknis, tetapi hanya masalah administrasi,” ungkapnya.
Gubernur menegaskan bahwa PTK 007 sepenuhnya kebijakan dari SKK Migas. Oleh karena itu, ia mendesak agar seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merespons sistem CSMS dalam kerangka PTK 007. Harum berharap, sosialisasi ini menjadi pintu untuk menciptakan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, profesional, dan berdaya saing.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh sekitar 100 pengusaha lokal migas se-Kaltim, dengan agenda workshop, diskusi, dan pembahasan teknis bersama tim KKKS.
Hadir dalam kesempatan itu Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Ekka Bayu Setta, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kaltim Ujang Rachmad yang juga Komisaris Utama PT MMP, Direktur Utama PT MMP Muhammad Iqbal, Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Arsyad, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan Sulawesi Ansyari Idris, Kadis ESDM Kaltim Bambang Arwanto, serta para pelaku usaha mitra KKKS. (*/yans/her/adpimprovkaltim)
Foto: Adi Suseno
