Tak Tolak Efisiensi, Hanya Minta Kebutuhan Dasar Rakyat Kaltim Tetap Terjamin

Poskaltim.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak menolak kebijakan efisiensi nasional, namun Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud menegaskan, pemotongan dana transfer jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya adalah hak masyarakat yang harus tetap dijamin.

Penegasan ini disampaikannya dalam dialog publik Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025). Acara ini bertujuan mencari rumusan untuk menghadapi tantangan efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan mendorong transformasi ekonomi di Kaltim.

Gubernur Harum menekankan pentingnya menyatukan aspirasi daerah dan memperjuangkannya di pemerintah pusat dengan data yang kuat. “Kami akan memperjuangkan hak daerah agar pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung peran strategis Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyumbang besar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Menurutnya, sudah sewajarnya Kaltim mendapatkan perhatian yang adil melalui dukungan fiskal. “Jangan sampai kontribusi besar daerah ini tidak sebanding dengan manfaat yang kembali ke masyarakat,” tambahnya.

Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur H. Seno Aji juga menyatakan bahwa kontribusi Kaltim terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional cukup besar. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Kaltim mendapat perlakuan khusus dalam pembagian TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kami mohon dukungan penuh dari para senator dan anggota DPR RI dapil Kaltim. Kita perlu bergandengan tangan memperjuangkan kepentingan terbaik bagi daerah,” ujarnya.

Dialog publik yang dipandu Ketua FRKB Edy Sofyan ini juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, mantan Sekda Kaltim sekaligus Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, serta pakar ekonomi Unmul Aji Sofyan Effendi. Turut hadir Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala Bapenda Ismiati. Secara daring, anggota DPR RI Syarifuddin serta anggota DPD RI Yulianus Henock dan Sofyan Hasdam juga menyampaikan pandangan. (*/gie/her/adpimprovkaltim)

Foto: Hudais TP