PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Dengan ibu kota negara berada di Kaltim diyakini akan mampu menyeimbangkan pembangunan Indonesia, baik untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia.
“Penunjukan Kaltim sebagai ibu kota negara juga akan berimbas pada peningkatan ekonomi pada provinsi-provinsi di Kalimantan, jadi tidak saja pada Kaltim. Termasuk, beberapa provnsi di Sulawesi seperti Sulsel, Sulbar dan Sulteng yang dekat dengan Kaltim,” ujar Isran Noor dalam acara Government RoundTable Series “COVID-19: NEW, NEXT & POST” Episode 15 bertema “Kaltim : Pasca Penunjukan sebagai Ibu Kota Negara Baru” yang diselenggarakan secara virtual oleh Markplus.Inc, pada Senin (3/8/2020).
Gubernur Kaltim ini mengakui, selama Covid-19, telah terjadi penurunan ekomoni di Kaltim seperti penurunan pada lapangan usaha pertambangan yang minus (-) 0,48 persen pada triwlan satu 2020.
Namun demikian, pertumbuhan lapangan usaha lainnya seperti industri pengolahan tumbuh positif sebesar 3,23 persen, perdagangan 5,83 persen dan pertanian sebesar 1,69 persen.
Isran Noor meyakini jika pamindahan ibu kota negara ke Kaltim akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan transpormasi ekonomi, peningkatan pertumbuhan investasi dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Menyambut pemindahan ibu kota negara, Kaltim sejak beberapa tahun sebelumnya telah menyiapkan berbagai fasilitas sesuai dengan kemampuan pendanaannya. Sebut saja penyelesaian Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, perbaikan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, penyelesaian jalan tol, pembangunan Bandara Maratua, dan percepatan pembangunan empat kawasan industri yaitu Kawasan Industri Kariangau Balikpapan, Kawasan Industri Buluminung Penajam Paser Utara, Kawasan Industri Kaltim Industrial Estate di Bontang dan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional Maloy di Kutai Timur.
“Jadi masyarakat harus memberikan dukungan terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim. Begitupun dengan tanggungjawab peningkatan kapasitas SDM harus dilakukan semua pihak. Pemindahan ibu kota adalah harga diri bangsa, milik bangsa dan menjadi kebanggaan bangsa dan kepentingan dunia (dalam pelestarian hutan). Jadi kepentingan pemindahan ibu kota ini adalah kepentingan semua pihak,” tegasnya.(Yuliawan Andrianto)
