PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Dinas Sosial Kota Samarinda mendapatkan tenda lapangan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tenda lapangan baru ini memiliki ukuran dan sekat ruangan yang berbeda dari tenda-tenda lapangan terdahulu yang dimiliki oleh Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda.
Ketua Tagana Kota Samarinda, Ardiansyah bersama anggota melakukan kegiatan pelatihan pemasangan tenda dan pelatihan kesiapan pemanfaatan dapur umum bertempat di Rumah Singgah Terpadu Dinas Sosial Kota Samarinda, pada Selasa, (18/10/2022).
Ardiansyah mengatakan kegiatan pemasangan tenda dilakukan dalam rangka pelatihan bongkar pasang tenda agar begitu terjadi bencana di lapangan, relawan yang bertugas dapat dengan sigap memasang tenda dengan cepat dan benar.
“Selain melakukan evaluasi kelengkapan alat, kami juga melakukan pelatihan pemasangan tenda dengan model terbaru yang diterima dari Kemensos. Sekaligus kita juga melakukan pemantapan dapur umum,” jelasnya.
Ardiansyah menyampaikan, kegiatan yang dilakukan bertujuan melatih kesiapan tim bilamana dibutuhkan saat terjadi bencana. Sehingga tim dapat sigap bergerak. Apalagi bahan dan rangka pada tenda yang diterima berbeda dengan tenda yang ada sebelumnya.
“Tenda yang baru ini memiliki perbedaan dengan tenda yang lama, karena memiliki sekat dalam tenda. Sehingga proses pemasangan juga berbeda. Pasti lebih rumit,” ucapnya.
Ardiansyah mengatakan, selain anggota tim Tagana dalam kegiatan pelatihan pemasangan tenda juga melibatkan para relawan yang ada di kelurahan dan kecamatan yang ada di seluruh Kota Samarinda.
Dalam kegiatan yang sama, Sekretaris Tagana Kota Samarinda, Muhammad Sony mengatakan jumlah personel Tagana Samarinda telah berjumlah 239 orang. Diakuinya, sudah ada 96 personel yang terverifikasi, dan sisanya belum terverifikasi karena terkendala data relawan.
“Namun mereka masih tercatat sebagai anggota Tagana, dan mereka tetap menyatakan siap aktif dalam setiap kegiatan kebencanaan,” ucapnya.
Sony mengatakan, kendala yang didapatkan di lapangan justru pada kendala teknis. Seperti unit kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masih berstatus kepemilikan Provinsi Kalimantan Timur.
“Dalam proses pendistribusian barang kami harus melakukan secara berulang kali, karena unit yang terbatas. Untuk unit bergerak yang dimiliki saat ini hanya kendaraan dapur umum saja,” sambungnya.(Penulis : Ria A Dewi)
