PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Bontang – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100% sudah di depan mata. Keyakinan ini diperkuat dengan data statistik kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai 94% dari total populasi.
Angka tersebut dipaparkan langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Kesehatan baru-baru ini.
Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa Pemkot tidak akan membiarkan satu pun warga tercecer dari jaminan layanan kesehatan. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi 6% warga yang status kepesertaannya non-aktif, sebagian besar disebabkan oleh kendala finansial seperti berhenti bekerja atau kesulitan membayar iuran mandiri.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Pemkot Bontang segera mengambil langkah strategis.
“Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bontang dapat menjadi peserta aktif BPJS. Untuk itu, kami akan mengalokasikan dana dari APBD dan berkoordinasi dengan provinsi untuk meng-cover sekitar 11.000 warga yang belum terdaftar,” ujar Wali Kota.
Selain isu jaminan kesehatan, forum partisipatif ini juga menyoroti masalah pengawasan depo air minum isi ulang. Data mengejutkan menunjukkan bahwa dari sekitar 100 depo di Bontang, baru 16 yang memiliki izin resmi.
Menanggapi keluhan pengusaha terkait mahalnya biaya uji lab, Pemkot berinisiatif meluncurkan solusi digital: sistem berbasis barcode melalui Labkesda. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan publik mengakses hasil uji lab, di mana hanya depo dengan hasil baik yang akan ditampilkan.
Komitmen ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara, menandai keseriusan Pemkot Bontang dalam menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat demi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan layanan publik lainnya.(*/Hst_prokompim)
