Hadapi Era Hyper Information, Menkomdigi Meutya Hafid Tekankan Humas Harus ‘Satu Narasi’

Poskaltim.id, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa efektivitas kebijakan negara sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami program tersebut. Hal tersebut diungkap dalam forum GPR Outlook 2026 bertajuk “Satu Narasi Bangun Reputasi Negeri” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut humas pemerintah adalah ujung tombak pembentuk reputasi bangsa di ruang publik.

“Reputasi negeri dibangun di ruang publik. Di sinilah peran humas pemerintah menjadi sangat penting agar program dapat dipahami dan dijalankan dengan baik,” ujar Meutya Hafid.

Meutya menekankan bahwa komunikasi pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki sinergi yang kuat dengan “jangkar” yang jelas, yakni arah besar pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita Presiden.

Menurutnya, kekayaan dan keberagaman instansi pemerintah harus tetap solid dalam satu narasi besar agar kebijakan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komunikasi aktif dan konsisten dari pimpinan instansi.

Di tengah penetrasi internet nasional yang telah melampaui 80 persen, Indonesia kini memasuki fase hyper information. Kondisi ini menuntut humas pemerintah untuk menanggalkan gaya komunikasi seremonial yang kaku.

“Masyarakat kini lebih tertarik pada konten visual yang kreatif dibandingkan dokumentasi seremonial yang kaku. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci. Jika terlambat, ruang itu akan diisi disinformasi,” tegas Meutya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, menyoroti tantangan debat di ruang digital. Sering kali, persepsi publik terbentuk lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah.

Humas pemerintah kini dituntut tidak hanya sekadar merilis berita atau menghadapi media, tetapi aktif mengelola persepsi secara berkelanjutan. Merawat kepercayaan publik (public trust) dinilai sebagai aset paling berharga yang harus dijaga melalui koordinasi lintas instansi yang kuat.

Dengan penguatan koordinasi ini, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat diisi oleh narasi yang akurat, edukatif, dan mampu membangun citra positif negara di tingkat nasional maupun internasional.(*/cht/pt)