PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id – Keamanan ruang digital pemerintahan kini menjadi prioritas utama di tengah masifnya transformasi birokrasi digital. Guna memastikan setiap lini siap menghadapi ancaman, Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Administrasi Pemerintahan (Gov-CSIRT) menggelar Sharing Session dan Communication Check secara daring pada Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan tim CSIRT dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, untuk menguji seberapa cepat dan koordinatif respons instansi saat terjadi gangguan siber.
Ketua Gov-CSIRT, Dr. Sulistyo, menegaskan bahwa tata kelola keamanan siber bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak. Menurutnya, kompleksitas insiden siber saat ini menuntut setiap instansi memiliki kesiapsiagaan yang terintegrasi.
“Setiap instansi harus memiliki kemampuan penanganan insiden yang cepat, terkoordinasi, efektif, dan efisien. Communication Check ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi sekaligus menguji efektivitas respons kolektif kita,” ujar Sulistyo dalam sambutannya.
Satu poin krusial yang ditekankan dalam pertemuan tersebut adalah relevansi manajemen risiko terhadap Infrastruktur Informasi Vital (IIV). Mengacu pada bimbingan teknis dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sulistyo mengingatkan bahwa tim tanggap insiden tidak bisa bekerja maksimal tanpa data aset yang akurat.
“Dengan identifikasi aset yang baik, tim akan memiliki data mengenai apa saja yang harus dilindungi. Dengan begitu, pengerahan sumber daya organisasi dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Melalui sharing session ini, Gov-CSIRT berharap tidak ada lagi tim yang bekerja secara terisolasi (silo). Diskusi dan pertukaran informasi antar CSIRT diharapkan menjadi fondasi utama dalam membangun benteng pertahanan siber sektor publik.
Pola koordinasi yang kuat dan responsif ini menjadi kunci dalam mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan digital. Targetnya jelas: memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan, sekaligus melindungi data warga dari potensi kebocoran siber yang dapat menghambat jalannya birokrasi.(*/cht/pt)
