PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Menjelang kontestasi Pemilihan Umum Capres-Cawapres 14 Februari 2024. Sehingga anak muda diajak untuk peduli dan melek demokrasi karena akan menjadi pemilih pada Pemilu Serentak 2024.
Ketua Forum Milenial Nusantara(FMN) Cabang Samarinda M. Maufal Ferdiansyah melalui, diskusi berlatar belakang “Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia” bertempat di Klinik Kopi Jalan Juanda 6 Samarinda Ulu,Sabtu malam (2/11/2023).
“Politik dinasti di Indonesia sebagai Demokrasi yang ada di Indonesia sangat monumental.Semua orang punya hak memilih. Pada pemilihan Capres -Cawapres sangat menentukan kita di 5 tahun yang akan datang jadi benar benar harus dilihat dari sekarang,” tuturnya
Naufal menambahkan Forum Milenial Nusantara menyelenggarakan Diskusi berlatar belakang Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia eksis bergerak di bidang kepemudaan ada di Kabupaten Kota di Indonesia dengan berbagai cabang di Kota Bontang, Balikpapan, Samarinda, Berau.
Pada diskusi menghadirkan Ketua KPU Kaltim Periode 2014-2019, Muhammad Taufik , Akademisi Unmul Purwadi SE, MSi, serta dihadiri sejumlah kaum milenial dan para tamu yang memenuhi kursi Kedai Klinik Kopi cukup menghangatkan suasana akhir pekan.
Muhammad Taufik mengungkapkan, dinasti politik mempengaruhi dalam pemerintahan yang bersih akan menghambat kesempatan seseorang.
“Startnya perjalanan politik seharusnya dari nol tapi karena politik dinasti tidak demikian. Kita berharap jika ada raja salah jangan disembah. Ada segelintir orang menguasai aset sementara dua persen diperebutkan 80 persen penduduk Indonesia ini kan ngeri,” ujarnya.
Akademisi Unmul, Purwadi, SE, MSI menekankan sebelum bicara demokrasi tata kelola demokrasi dan pemerintahan memperjuangkan demokrasi yang baik.
Purwadi turut mengingatkan pada generasi milenial saat kondisi politik berantakan ada kepentingan kapitalis ada cukong, bandar yang siap membeli Undang-Undang maka ekonomi Indonesia akan berantakan dikuasai kapitalis.
“Tapi nyatanya Reformasi tahun 1998 dicederai dan dikhianati kemudian demokrasi dirobohkan. Menurut saya melalui tata kelola dan ada pasal-pasal dibentuk sesuai keinginan penguasa. Seharusnya masyarakat Indonesia punya hak yang sama untuk bisa jadi bupati, walikota, gubernur, DPR, menteri, bahkan presiden,” ujarnya.(Ven)
