Poskaltim.id, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kepada media jika kedua penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, adalah dua orang sosok yang memiliki kemampuan.
Hal tersebut dikatakan seusai melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si sebagai Pj. Gubernur Sumsel dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI Dr. Akmal Malik, M.Si. sebagai Pj Gubernur Kaltim.
“Kedua Pj masing-masing memiliki kemampuan dan saya paham betul mereka punya kemampuan, keduanya alumni STPDN di bidang pemerintahan dan dua-duanya dirjen yang memahami tentang daerah, satu memahami tentang otonomi daerah Akmal ini doktor, dan satunya Fatoni dirjen keuangan daerah ini sangat memahami.” Ujar Mendagri Tito Karnavian.
Mereka, lanjut Tito, juga punya pengalaman menjabat. Agus Fatoni pernah menjabat sebagai gubernur Sulawesi Utara dan Akmal Malik pernah menjabat Gubernur Sulawesi Barat.
“Tugas paling penting adalah mereka berdua tetap membuat pemerintah di daerah terus berjalan dan jangan sampai terjadi kekosongan,” tegasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Pj. Gubernur, mereka juga bisa melaksanakan hal-hal yang menjadi prioritas di daerah, misalnya tentang stunting, menekan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan khusus Kaltim juga mendorong dan mendukung proses IKN yang sedang berlangsung, karena IKN ini terletak di Kaltim dan berkolaborasi dengan badan dan lembaga penting.
Sedangkan untuk Sumatera Selatan, tambah Tito, juga pembangunan harus terus berjalan, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan dan yang utama khusus Sumatera Selatan tangani kebakaran hutan yang ada disana karena saya mendengar di Sumatera Selatan kualitas udara disana tidak sehat.
“Saya minta kedua gubernur mengkonsolidasikan ke dalam, dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, dan juga dengan para bupati/walikota. Beliau berdua adalah ASN yang aktif kita harapkan tidak ada sekat-sekat politik dengan para Bupati wali kota,” ujarnya.
Tito mengatakan agenda lain harus menjaga sistem dan situasi yang kondusif untuk menyukseskan Pemilu 2024 baik pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif khususnya masalah anggaran untuk penyelenggaraan pilkada.
Sementara itu Dr. Drs. H. Akmal Malik, M.Si saat dimintai penjelasan langkah awal apa yang akan dilakukan, dia akan berkoordinasi dulu di daerah.
“Nanti tentu saya perlu koordinasi dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, pejabat yang ada di daerah. Menyangkut IKN tentu akan berkoordinasi dengan badan otorita IKN,” ujar Akmal yang lahir di Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, 53 tahun lalu.(mun)