PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Jakarta – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor terus memperjuangkan agar tenaga honorer tidak dilakukan penghapusan. Menurutnya, tenaga honorer masih dibutuhkan dan penghapusan tenaga honorer saat ini bukanlah waktu yang tepat.
“Saya, bersama dengan para bupati, wali kota sak Indonesia sudah sepakat agar penghapusan tenaga honorer atau non-ASN ini jangan dulu dilakukan. Itu yang terpenting,” ujar Gubernur Isran Noor di hadapan Tim Penilai Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2023.
Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah, BUMN dan BUMD yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Menurut Gubernur Kaltim ini penghapusan tenaga honorer secara langsung akan berdampak pada penghentian jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi kerja.
“Bisa dibayangkan, jika penghapusan tenaga honorer ini dilakukan. Selain mereka akan kehilangan pekerjaan dan menjadi sulit secara ekonomi, mereka juga akan mengalami kesulitan saat sakit dan harus berobat karena kehilangan jaminan sosial kesehatan yang selama ini diberikan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja,” jelasnya dalam rilis yang diterima redaksi, pada Senin (3/4/2023).
Isran Noor menolak penghapusan tenaga honorer karena pemerintah belum bisa menyiapkan lapangan kerja baru bagi mereka. Dengan demikian secara otomatis tenaga honorer tidak akan lagi mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua maupun jaminan pensiun.
Di Kaltim saja terdapat sebanyak 10.277 tenaga honorer. Isran Noor mengasumsikan seorang tenaga honor menanggung satu istri dan dua orang anak, maka setidaknya ada 40.000 lebih orang yang secara ekonomi sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah ini.
“Demikian juga terkait jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatannya. Sedangkan secara nasional, jumlah tenaga honor dan tanggungannya, angkanya bisa mencapai 12 juta orang,” ujarnya.
Sehingga Gubernur Kaltim Isran Noor sangat berharap pemerintah tidak melakukan penghapusan tenaga honorer, karena itu akan secara otomatis menghilangkan jaminan sosial mereka. (yul/adv/adpimprovkaltim)
