PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda — Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke 77 menjadi penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani umat beragama di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang membacakan sambutan tertulis Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Acara peringatan HAB Ke-77 di Kaltim dilaksanakan di halaman Kantor Kementerian Agama Jalan Basuki Rahmad Kota Samarinda, Selasa, (03/01/2023).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltim juga menyerahkan secara simbolis Pemenang Juara Cipta Lagu Moderasi Beragama Versi Anak Tingkat Nasional tahun 2022 kepada Senita Jaya dari TK Silmi Kota Samarinda, Bantuan Pembangunan MCK Pondok Pesantren Se-Kaltim Senilai Rp. 6,992 miliar, bantuan komputer best test untuk madrasah jenjang MA dan MTS, serta Bantuan Peningkatan Mutu RA sebesar Rp 500 ribu.
Isran Noor menyampaikan, perubahan birokrasi yang terlihat mengalami peningkatan yang luar biasa. Melalui transformasi digital yang sudah berjalan dengan inovasi yang terus dilakukan.
“Birokrasinya lebih lincah dan responsif, dengan kehadiran Pusaka Super Apps yang menjadi aplikasi layanan dan ragam inovasi yang terus dikembangkan,” ucapnya.
Pelayanan yang dilakukan dari pusat hingga daerah merupakan upaya dalam mendukung peningkatan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama terus berprestasi di level nasional dan internasional.
“Kementerian Agama meraih 22 penghargaan sebagai bukti dan apresiasi yang diberikan lembaga dan publik di tahun 2022,” tambahnya.
Peringatan HAB tahun 2023 juga dicanangkan tagline “Kerukunan Umat Untuk Indonesia Hebat”. Ini adalah bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 10.073 ASN Kementerian Agama di seluruh Indonesia.
Gubernur Kaltim Isran Noor juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh pada isu politik identitas menjelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.
“Kalimantan Timur harus berbeda, jangan mudah ikut dalam suasana politik yang dibangun menjelang pesta demokrasi 2024. Karena itu akan menjadi tugas KPU, ASN cukup berfokus pada pelayanan masyarakat,” ucapnya.
Isran menambahkan, penggunaan politik identitas harus diantisipasi dan mitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai.
Potensi ketidakrukunan yang terjadi akibat perbedaan pilihan politik akan tetap ada, sehingga peran serta masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas antar masyarakat.
“Jangan karena agama yang dimiliki kita merasa benar sendiri, karena Indonesia adalah bangsa yang besar,” tegasnya.(Penulis : Ria A Dewi)
