PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id – Di tengah riuh rendah tuntutan publik akan pelayanan yang serba cepat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memperkuat barisan birokrasinya.
Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim, Rabu (11/2/2026), menjadi saksi bisu saat 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengucap sumpah jabatan. Bukan sekadar seremonial, momen ini adalah penegasan arah baru birokrasi Benua Etam yang ingin tampil lebih lincah (agile) dan berbasis keahlian.
Mewakili Gubernur Rudy Mas’ud, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, berdiri di podium dengan pesan yang tajam: jabatan fungsional adalah pilar utama bagi masa depan pelayanan publik yang transparan dan berbasis kinerja.
Dalam tradisi lama birokrasi, jabatan fungsional sering kali dianggap sebagai jalur “sunyi”. Namun, di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum, paradigma tersebut digeser secara total. Jabatan fungsional kini diposisikan sebagai motor penggerak inovasi.
“Jabatan fungsional menempatkan ASN sebagai subjek utama keahlian. Anda bukan sekadar pelaksana rutinitas, melainkan motor penggerak inovasi di instansi masing-masing,” tegas Sri Wahyuni saat membacakan sambutan Gubernur.
Sebanyak 33 pejabat yang dilantik berasal dari lintas sektor yang sangat krusial, mulai dari isu lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), urusan ekonomi di Biro Perekonomian, hingga tata kelola perencanaan di Bappeda. Mengapa keahlian spesifik ini penting? Karena di era digital, kebijakan tidak lagi bisa disusun hanya berdasarkan perkiraan, melainkan harus berbasis data dan keahlian mendalam.
Sri Wahyuni menekankan bahwa birokrasi yang lincah hanya bisa terwujud jika para pejabatnya mengutamakan solusi di atas kewajiban administratif. “Anda adalah pilar penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan berbasis keahlian spesifik,” tambahnya.
Pelantikan ini juga menjadi pengingat bagi para ASN untuk tetap teguh pada kode etik. Di tengah godaan birokrasi, profesionalisme dan dedikasi menjadi mata uang yang paling berharga. Dengan kehadiran pimpinan perangkat daerah dan jajaran BKD, prosesi ini meneguhkan komitmen kolektif untuk menempatkan masyarakat sebagai muara akhir dari setiap kinerja ASN.
Bagi 33 PNS yang baru dilantik, perjalanan baru saja dimulai. Di pundak mereka, harapan masyarakat Kaltim akan birokrasi yang lebih “bertenaga” kini dititipkan. Bukan lagi soal siapa yang memerintah, tapi soal siapa yang mampu memberikan solusi terbaik bagi publik.(*/Prb/ty/BKD Kaltim)
