PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id – Kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta pemerintah kabupaten/kota di dalamnya kembali mendapat pengakuan nasional di bidang pelayanan publik.
Sebanyak 10 kabupaten/kota di Kaltim resmi menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Kesehatan atas komitmen kuat birokrasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mewujudkan akses kesehatan yang merata.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, yang hadir mewakili Gubernur H. Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari sinkronisasi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Prestasi Kaltim dalam UHC Awards tahun ini terbagi ke dalam tiga tingkatan kategori, yang mencerminkan kedalaman komitmen masing-masing daerah dalam mendaftarkan warganya ke dalam sistem jaminan kesehatan:
-
Kategori Utama: Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kota Bontang, dan Kabupaten Paser.
-
Kategori Madya: Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kota Balikpapan.
-
Kategori Pratama: Kota Samarinda.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sistem kesehatan daerah dan memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Timur mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas,” ujar dr. Jaya Mualimin.
Hadirnya jajaran petinggi negara seperti Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Wamen Dalam Negeri Ribka Haluk, mempertegas bahwa UHC adalah pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Bagi birokrasi di Kaltim, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan indikator keberhasilan dalam mengelola data kepesertaan dan penganggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Dengan tercapainya UHC di 10 kabupaten/kota, diharapkan tidak ada lagi warga Kaltim yang kesulitan mengakses layanan medis hanya karena terkendala masalah administratif atau biaya.
Sinergi yang berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan kesehatan yang inklusif, selaras dengan visi Kaltim dalam memperkuat ketahanan sosial di seluruh penjuru provinsi.(KRV/pt)
