Poskaltim.id, Samarinda – Sinar matahari pagi di halaman kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Senin (6/1/2026), terasa berbeda.
Di tengah barisan apel perdana tahun 2026, bukan sekadar absensi yang menjadi bahasan, melainkan sebuah perayaan tentang dedikasi.
Pemerintah mewajibkan setiap PNS menempuh minimal 20 Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi per tahun. Namun, di BPSDM Kaltim, angka itu tampak seperti “pemanasan” belaka.
Seorang ASN bahkan sukses menembus angka 780 JP—sebuah bukti nyata dari semangat “Manusia Pembelajar”.
Fenomena menarik muncul saat Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, membacakan 10 besar peraih JP tertinggi sepanjang 2025.
Enam peringkat teratas disapu bersih oleh para Widyaiswara. Novi Satria Jatmiko, sosok Widyaiswara Ahli Pertama yang juga mantan bankir, melejit di posisi puncak dengan raihan fantastis 780 JP.
Angka tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas. Baginya dan rekan-rekan seperti Muhammad Deny Sahroni serta Mochamad Ridwan yang membuntuti di posisi tiga besar, tingginya JP adalah bentuk tanggung jawab moral.
Sebagai pengajar para ASN, mereka sadar bahwa untuk mentransfer ilmu, mereka harus lebih dulu “mengisi gelas” mereka sendiri.
“Widyaiswara adalah fasilitator. Untuk memberi keteladanan, mereka sendiri harus menjadi manusia pembelajar. Mereka sudah melompat jauh melampaui target pemerintah,” ungkap Jauhar Efendi, Koordinator Widyaiswara BPSDM Kaltim dengan nada bangga.
Tak hanya prestasi individu, BPSDM Kaltim juga menunjukkan taji secara manajerial. Institusi ini sukses masuk dalam jajaran 5 besar penyerapan anggaran terbaik di lingkungan Pemprov Kaltim tahun 2025. Sektor Sekretariat di bawah komando Rina Kusharyanti menjadi motor utama, disusul bidang-bidang strategis lainnya.
Namun, roda waktu terus berputar membawa tantangan baru. Memasuki 2026, BPSDM dihadapkan pada kenyataan pahit: pagu anggaran yang menyusut drastis hingga 65 persen.
Meski anggaran menipis, Nina Dewi tidak ingin semangat anak buahnya ikut mengkerut. Ia tetap berdiri tegak memotivasi barisan peserta apel. Fokusnya kini adalah mandatory spending pengembangan kompetensi sebesar 0,37 persen dari APBD yang harus dikelola dengan cerdas dan efisien.
“Saya berharap Saudara-saudara tetap bekerja dengan semangat,” tegas Nina. Baginya, keterbatasan anggaran bukanlah penghalang bagi lahirnya inovasi.
Di gedung BPSDM Kaltim, lembaran 2026 telah dibuka bukan dengan keluhan, melainkan dengan deretan trofi dan janji untuk terus belajar, apapun kondisinya. (*/mn)
PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan