PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Palembang – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi), mengambil panggung utama di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2025.
Dalam forum bertema “KORPRI Solid Mewujudkan Asta Cita” di Palembang, Sabtu (4/10), Sri Wahyuni tidak hanya memaparkan tantangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, tetapi juga menyampaikan lima rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat.
Lima poin rekomendasi strategis yang disampaikan oleh Sri Wahyuni itu fokus pada isu krusial yang mendominasi birokrasi, terutama fleksibilitas tenaga PPPK dan penguatan sistem merit.
Rekomendasi pertama adalah fleksibilitas PPPK Paruh Waktu, yakni memberi ruang bagi daerah untuk mengangkat PPPK paruh waktu, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil yang memiliki kebutuhan mendesak.
Kedua, ia menekankan pentingnya mendorong penerapan sistem kerja ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.
Selanjutnya, Sri Wahyuni juga meminta adanya penguatan sosialisasi implementasi sistem merit dan manajemen talenta yang terbukti belum merata di seluruh instansi.
Tak kalah penting, ia merekomendasikan pemerintah pusat untuk menyediakan platform nasional untuk pemetaan potensi dan kompetensi ASN, demi membantu daerah yang belum memiliki assessment center sendiri.
Terakhir, rekomendasi tersebut meminta agar pemerintah memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi tegas terhadap mutasi atau rotasi jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip merit.
Dalam paparannya, Sri Wahyuni menekankan bahwa dinamika ASN telah berubah drastis. Per 1 Agustus 2025, komposisi PPPK sudah lebih dari 50 persen dari total ASN, dan diprediksi akan mencapai dua pertiga pada Oktober ini. Ia juga menyoroti bahwa 77 persen ASN bekerja di daerah.
Menyikapi hal ini, ia menyoroti tantangan di lapangan terkait PPPK paruh waktu di sektor pendidikan dan kesehatan. “Banyak dari mereka belum genap dua tahun bekerja, padahal kebutuhan di lapangan sangat mendesak. Bila aturan tidak fleksibel, anak-anak di daerah remote berpotensi kehilangan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sri Wahyuni menutup paparannya dengan ajakan agar seluruh ASN terus memperkuat sinergi dan profesionalisme dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Rakernas ini turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Ketua Umum Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.(*/rey/pt)
