SAMARINDA — Menghadapi tantangan besar dalam penyediaan 63 dapur tambahan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengandalkan kolaborasi lintas sektor dan inovasi teknologi. Rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Andi Harun menjadi langkah konkret untuk memetakan kebutuhan, mengoptimalkan sinergi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan, sekaligus menyiapkan sistem digital agar program ini berjalan transparan dan efektif.
Dalam rapat yang digelar di Balai Kota Samarinda pada Kamis (28/8/2025), Wali Kota Andi Harun menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak mungkin dicapai hanya dengan satu pihak. Ia menyebut pemerintah pusat telah memberikan mandat kepada berbagai institusi untuk berperan aktif. TNI sebagai pelaksana lapangan, Polri melalui penyediaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), serta Kejaksaan yang bertugas dalam pendampingan pengelolaan anggaran.
“Yang kita konkretkan hari ini adalah bentuk kolaborasi nyata semua pihak,” tegasnya.
Wali Kota juga mengungkapkan, Pemkot Samarinda tengah menyiapkan instrumen pendukung berbasis teknologi informasi. Dengan sistem tersebut, seluruh proses MBG, mulai dari lokasi dapur, pelaksana, hingga distribusi makanan, akan terintegrasi dan bisa dipantau secara transparan oleh semua pihak terkait.
Menurut data yang dipaparkan, Samarinda membutuhkan 73 SPPG untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis bagi sekitar 135 ribu siswa. Saat ini, baru tersedia 10 SPPG, sehingga diperlukan percepatan pembangunan 63 SPPG tambahan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tiga SPPG sebagai bentuk dukungan. Sementara itu, Kajari Samarinda Firmansyah Subhan menegaskan bahwa pihaknya bertugas mendampingi pengelolaan anggaran agar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, berlandaskan MoU antara Kejaksaan Agung RI dengan BGN.
Wali Kota Andi Harun menutup rapat dengan perumpamaan, “Ini seperti makan bubur panas, dari pinggir dulu baru masuk ke tengah,” terangnya. Ia menegaskan bahwa Pemkot akan memprioritaskan pembangunan dapur di daerah padat penduduk dengan tingkat kebutuhan tinggi sebelum meluas ke wilayah lainnya. (*/DON/KMF-SMR)
Foto: Kris Dokpim