Poskaltim.id, Samarinda – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) Triwulan I-2024 mencapai 7,26 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan periode Triwulan IV-2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,16 persen yoy.
Dari sisi produksi, kontribusi PDRB terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran Triwulan I-2024 terbesar ada pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT).
Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2024 secara y-on-y yang positif terjadi di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 48,12 persen.
Pada Juni 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 2,99 persen y-on-y yang didorong oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, sebagai berikut: kelompok makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Komponen Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp17,26 triliun (36,30% dari target tahunan Rp47,55 triliun), sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp28,69 triliun (33,87% dari pagu tahunan Rp91,25 triliun).
Perpajakan
Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp15,55 triliun (33,94% dari target). Capaian ini mengalami penurunan secara y-on-y. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batubara dan CPO, di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar. Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juni 2024 mencapai Rp1,71 triliun (98,28% dari target), tumbuh signifikan sebesar 67,65% yoy. Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.
Belanja K/L
Realisasi Belanja K/L sampai dengan akhir Juni 2024 mencapai Rp12,80 triliun (24,50% dari pagu Rp52,25 triliun), tumbuh sebesar 95,72% yoy. Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN. Sementara Belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan realisasi. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan realisasi yang stabil.
Transfer ke Daerah
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan Juni 2024 mencapai Rp15,89 triliun (40,75% dari pagu Rp39,00 triliun). Akumulasi realisasi TKD tumbuh 18,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Peningkatan realisasi TKD tersebut terutama didorong oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat 20,40%, terutama karena signifikannya kenaikan realisasi DBH SDA Minerba TA 2024. Semua jenis TKD per Juni 2024 telah disalurkan, seiring penyampaian syarat salur yang sudah masuk jadwal penyaluran.
APBD Kalimantan Timur
Realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan Juni 2024 sebesar Rp27,15 triliun (41,46% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Juni 2024 sebesar Rp21,94 triliun (43,62% dari target).
Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD s.d. bulan Juni 2024 sebesar Rp32,68 triliun (46,56% dari pagu Rp70,19 triliun).
Ibu Kota Negara Baru (IKN)
Progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan Juni 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 81,54% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp42,54 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,35%); Kemenhub (0,43%); KLHK (0,19%); serta POLRI (0,04%).
Ekonomi Hijau
Provinsi Kalimantan Timur dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui implementasi local emission trading system (ETS). Penerapan local ETS untuk memfasilitasi sektor-sektor usaha yang belum tercover pada IDX Carbon yang saat ini masih terbatas untuk 99 perusahaan sektor energi. Dana yang diperoleh dari ETS dapat digunakan untuk membiayai program penurunan emisi karbon di Kaltim. Platform ini juga dapat menjadi sarana untuk menjual 22 juta ton carbon credit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur dari skema result-based payment FPCF-CF.(*/adv)