PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Samarinda – Sebanyak tujuh jenis vaksin anti Covid-19 telah disiapkan Pemerintah Republik Indonesia, dalam menghapus pandemi Corona Virus Deseas (Covid) – 19. Dari tujuh jenis vaksin ini, dua diantaranya masih impor dari luar negeri sedangkan sisanya akan diproduksi di dalam negeri.
Demikian dijelaskan oleh dr Nadia Wiweko dari Kementerian Kesehatan RI dalam penjelasannya pada webinar bertema “Vaksinasi Covid-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi. Keterbukaan, Akuntabilitas dan Keadilan Dalam Distribusi Vaksin Covid-19“ pada Jumat, (22/1/2021).
“Skenario yang dilakukan oleh pemerintah adalah tahapan pertama adalah sedikit vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok dan skenario ke dua adalah vaksinasi yang sifatnya vaksinasi rutin dan ketiga yang kita jalani saat ini adalah melakukan vaksinasi secara massal dengan tujuan memberikan hak kepada masyarakat Indonesia yaitu hak mendapatkan vaksin dan hak untuk sehat,” ujar dr Nadia.
Dijelaskannya, saat ini vaksinasi untuk memutus menyebaran Covid-19 di Indonesia adalah untuk menciptakan kekebalan kelompok dengan memberikan vaksin yang pertama kepada tenaga kesehatan, petugas publik dan warga dengan usia di atas 60 tahun. Sedangkan untuk fase ke dua vaksin ditujukan untuk masyarakat di zona merah.
Dikatakan dr Nadia, target vaksinasi di Indonesia yaitu hingga akhir tahun 2021 dengan pelibatan fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Diakuinya, saat ini fasilitas kesehatan dan tenaga vaksinator belum mencukupi dibanding jumlah orang yang akan di vaksin nantinya. Sehingga secara bertahap pemerintah akan memenuhi pelayanan kesehatan dan tenaga vaksinator agar vaksinasi di Indonesia dapat berjalan sesuai target sebanyak 181,5 juta orang.
Untuk pendaftaran masyarakat yang akan divaksin yaitu melalui metode aplikasi www.pedulilindungi yang akan memberikan pesan singkat dan akan dilakukan konfirmasi ulang dan konfirmasi. Selain itu ada juga metode lainnya seperti melalui pesan singkat berantai, media sosial hingga hotline servis dan laman khusus vaksinasi.
Dengan cara ini, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kemudahan tentang waktu dan tempat fasilitas kesehatan penyedia vaksinasi.
“Untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan jarignan, maka registrasi akan dilakukan secara manual melalui Puskermas-Puskesmas setempat bersama Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan. Pemerintah juga akan memonitoring kejadian pasca vaksinasi yang memiliki efek samping dari vaksinasi,” tegasnya.
Acara yang diselenggarakan kerjasama Dewan Pers dan BBC Media Action ini juga menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng M Faqih, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, dan Wakil Pimpinan Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto.(Yuliawan Andrianto)
