PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
Poskaltim.id, Penajam — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan selalu melakukan pendampingan ke masyarakat terdampak pembangunan. Pendampingan itu diberikan hingga paripurna, agar masyarakat mampu secara mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Baru-baru ini Otorita IKN melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin, melaksanakan program pendampingan.
Pendampingan ini berupa seminar dan pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan bagi warga yang telah menerima ganti untung atas lahannya yang dibebaskan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur IKN.
“Pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan dan akan dilakukan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah dengan harapan agar masyarakat dapat terlibat dalam kemajuan IKN,” tutur Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin, di Penajam Selasa (17/10/2023).
Alimuddin mengungkapkan, Otorita IKN mencoba membantu masyarakat melalui pelatihan keahlian yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).
Menurutnya, warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) jangan sampai tersingkir setelah ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kaltim.
“Jangan sampai tahun depan saat Keputusan Presiden terbit yang menetapkan Ibu Kota Negara dipindahkan dari Jakarta ke sini, warganya malah tersingkirkan, karena ketidaksiapan menerima sebuah perubahan,” ujar Alimuddin.
Ia tidak ingin, cerita di Jakarta terjadi disini, itu tidak boleh terjadi apalagi dirinya yang kini membidangi Sosbudpemas. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan-pelatihan yang selama ini dilaksanakan pihaknya membawa dampak manfaat positif bagi masyarakat.
Ia menuturkan, banyak daerah menjadikan masyarakatnya gagal ketika menjadi Orang Kaya Baru (OKB) karena berpikir konsumtif atau perilaku gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang.
Dirinya ingat di tahun 90-an silam ada satu daerah di Indonesia, ketika harga komoditi cengkeh dan kakao naik, warganya pun menjadi OKB, sehingga mereka membeli kulkas dan televisi tapi di kampungnya belum ada listrik.
Sehingga kulkas itu hanya dijadikan sebagai lemari pakaian saja, sedangkan televisi dijadikan sebagai pajangan. Tapi pemerintah tidak bisa melarang karena yang punya uang mereka.
“Namun kita di IKN beda bukan hanya bagi warga yang kekurangan uang saja yang banyak uangnya pun tetap kita perhatikan,” tegas Alimuddin.
Ia mengatakan, jangan sampai warga di IKN yang telah berjuang memberikan hartanya untuk negara kemudian diganti untung, namun beberapa tahun kemudian hasilnya tidak ada serta tetap tidak sejahtera. Itu bisa jadi seperti jangan pengelolaan keuangannya tidak benar.
“Kami mencoba membantu masyarakat untuk memberikan pelatihan dalam pengelolaan keuangan serta kewirausahaan bukan mengintervensi, namun setidaknya warga yang telah mendapatkan uang ganti untung itu, kesejahteraannya kian meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, jika dibandingkan warga yang hari ini tidak ada uang, mereka berusaha untuk mendapatkannya dan tentu belum berhasil sesuai harapannya. Sementara warga yang telah mendapatkan uang ganti untung, kini tinggal mencari peluang usaha yang benar dengan penuh kehati-hatian agar tidak merugi.
“Kami tahu kegiatan seminar yang diberikan hanya kulitnya saja, tetapi setidaknya masyarakat dapat berpikir bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar,” tutur Alimuddin.
Walaupun saat ini belum dirasakan, jelas Alimuddin, tetapi IKN ingin betul-betul memperhatikan semua masyarakatnya. Seperti dalam hal pendampingan serta beberapa kali dilakukan pelatihan kerja agar masyarakat memiliki kemampuan atau skill dan diakui secara sertifikat.
Selain itu, ungkapnya, pemberdayaan masyarakat seperti ini dilakukan tidak hanya untuk warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, tetapi juga terhadap warga di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja Barat.
Dimana total warga IKN sekarang telah mencapai sekitar 280 ribu jiwa, atau lebih besar dari jumlah warga di PPU. Namun pemberdayaan harus segera dilakukan bagi warga yang berada di pinggir-pinggir Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Jika tidak akan timbul kesenjangan antara warga yang berada di KIPP dan pinggirnya.
“Kami tidak mau itu terjadi, maka kami segera ambil langkah strategis agar masyarakatnya bisa tumbuh dan maju bersama sama. Baik dari segi Pemberdayaan Masyarakat maupun layanan kesehatan dan pendidikan,” sebutnya.
Seorang warga peserta pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, bernama Teguh mengakui, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lain penerima uang ganti untung dari pemerintah itu, sebab tanpa bimbingan Otorita IKN, kemungkinan besar uang yang diterima tidak berwujud lagi secara fisik atau habis sia-sia tanpa hasil.
“Kami sangat berterima ternyata seminar ini betul-betul kami butuhkan dan insya Allah kami akan berhasil dalam mengelola keuangan itu,” ujarnya.
Senada dengannya, Regina warga lain yang orang tuanya juga mendapatkan uang ganti untung menambahkan, melalui kegiatan pelatihan ini ia dan warga lain akan ikut andil di IKN.
“Saya sangat senang dengan adanya pelatihan ini, apalagi orang tua saya pendidikannya tidak setinggi anak-anaknya, sehingga kami bisa membantu dalam mengelola keuangan itu. Harapannya kegiatan ini ada lanjutannya seperti pelatihan bisnis khususnya bagi kami yang merupakan generasi Z,” ujarnya.(*)
